Menkeu: 11 yurisdiksi teken Deklarasi Bali mengenai Asia Initiative

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan 11 yurisdiksi telah menandatangani Deklarasi Bali mengenai Asia Initiative sebagai simbol upaya kolektif regional dalam memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap lainnya.

Adapun 11 yurisdiksi tersebut meliputi Thailand, India, Singapura, Indonesia, Brunei, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, serta Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan

“Asia Initiative diharapkan dapat mengisi kesenjangan di berbagai tingkat kapasitas untuk mempercepat penggunaan transparansi pajak dan pertukaran informasi. Sehingga, Asia Initiative akan berkontribusi pada transparansi pajak global yang inklusif,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Declaration di Badung, Bali, Kamis.

Penandatanganan Deklarasi Bali ini berlangsung dalam Kegiatan Sampingan Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Presidensi G20 Indonesia. Meski demikian, Menkeu mengatakan bahwa pembahasan Asia Initiative telah berlangsung dari Februari tahun ini yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Oleh karenanya, kemajuan yang dicapai dalam pertemuan telah menjadi dasar yang sangat kuat dan kokoh.

Dirinya meyakini komitmen yang tertuang dalam Asia Initiative sangat bermanfaat dalam transparansi perpajakan. Dalam jangka pendek, transparansi akan membantu pemerintah mendorong mobilisasi sumber daya domestik serta membangun pemulihan yang tangguh dan keluar dari implikasi bencana pandemi COVID-19.

Sementara itu dalam jangka panjang, Asia Initiative dapat memfasilitasi otoritas pajak untuk memerangi penghindaran pajak.

“Transparansi perpajakan memainkan peran penting untuk menangani praktik-praktik perpajakan yang tidak dapat diterima,” jelasnya.

Sri Mulyani pun optimistis dengan semangat kerja sama yang kuat, Asia Initiative akan meningkatkan kinerja perpajakan bagi masing-masing negara.

Asia Initiative juga diharapkan akan meningkatkan transparansi pajak secara kredibel dan efektif melalui pertukaran informasi.