Ombudsman sarankan pemerintah buat perencanaan vaksinasi PMK

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia menyarankan kepada pemerintah untuk membuat perencanaan matang dalam melakukan vaksinasi penyakit kuku dan mulut (PMK) secara masif dan serempak terhadap hewan ternak.

"Kami mendorong perencanaan vaksinasi PMK ini. Perencanaan vaksinasi PMK perlu dikawal karena penting dalam penanganan PMK terhadap hewan ternak," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Kamis.

Yeka mengatakan penerapan vaksinasi massal dan serempak merupakan salah satu solusi dalam penanganan PMK.

Perencanaan vaksinasi perlu mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Selain itu perencanaan juga penting untuk mengonsolidasikan tenaga kesehatan yang perlu dilatih dan dikerahkan dalam vaksinasi PMK.

Perencanaan vaksinasi PMK harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan otoritas terkait lainnya.

Yeka mengatakan bahwa perencanaan vaksinasi PMK yang matang dapat mewujudkan pelaksanaan vaksinasi PMK menjadi efektif.

"Kami mengontrol dan mendorong pemerintah untuk melakukan perencanaan vaksinasi terlebih dahulu," katanya.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan saat ini Kementerian Pertanian melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) telah mengidentifikasi serotipe virus penyebab penyakit PMK yang merebak di Indonesia.

Jenis virus beredar di Indonesia yaitu O/ME-SA/Ind-2001e yang umum ditemukan di negara-negara Asia Tenggara.

Kementerian Pertanian akan memproduksi vaksin di dalam negeri untuk kebutuhan vaksinasi massal hewan ternak.

Mentan mengatakan vaksinasi massal akan segera dilakukan setelah vaksin diproduksi. Hewan yang akan divaksinasi ialah populasi ternak yang berpotensi terkena PMK.