Pengawasan harga gas, Ditjen Migas kunjungi industri di Jatim

Kita perlu melihat dan mengetahui secara terperinci bagaimana industri penerima HGBT itu memanfaatkan gas yang diberikan untuk peningkatan produksi, multiplier effect, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, realisasi pajak, serta bagaimana industri bi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pembinaan Program Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Dwi Anggoro Ismukurnianto mengunjungi industri di Jawa Timur sebagai bagian pengawasan implementasi pemberlakuan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar enam dolar AS per MMBTU.

"Kita perlu melihat dan mengetahui secara terperinci bagaimana industri penerima HGBT itu memanfaatkan gas yang diberikan untuk peningkatan produksi, multiplier effect, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, realisasi pajak, serta bagaimana industri bisa melakukan penghematan energi, serta mengembangkan investasi baru," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dwi Anggoro Ismukurnianto atau biasa disapa Ismu mengunjungi dua industri yang mendapatkan insentif harga gas itu yaitu PT Platinum Ceramic Industry dan PT Asahimas Flat Glass, Selasa (12/7). Hadir pula dalam kesempatan tersebut GM PT PGN Tbk SOR 3 Edi Armawiria.

Kedua perusahaan ini merupakan golongan industri yang ditetapkan mendapatkan harga gas di titik serah pengguna (plant gate) sebesar enam dolar per MMBTU.

Pemerintah telah memberlakukan kebijakan HGBT sejak 2020 untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi nasional bagi pembangkit listrik dan industri, serta menjamin pasokan gas bumi dengan harga wajar dan kompetitif.

Hal ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020.

Harga gas tersebut berlaku bagi tujuh golongan industri yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Dalam perkembangannya, lanjut Ismu, terdapat usulan tambahan dari tujuh golongan tersebut, sehingga kini mencapai 240 industri.

Dari jumlah tersebut, pemerintah melakukan evaluasi kinerja industri agar pemanfaatan HGBT maksimal.

"Pembinaan terhadap industri menjadi wewenang Kementerian Perindustrian. Meski demikian, Kementerian ESDM memiliki tanggung jawab untuk menagih apa yang sudah dihasilkan industri dari pemberian harga gas bumi tertentu itu," ujarnya.

Secara umum, berdasarkan paparan dan diskusi dengan kedua perusahaan tersebut, Ismu menilai pemberian HGBT telah dimanfaatkan dengan baik, serta menimbulkan dampak positif bagi industri dan masyarakat sekitar dalam hal penyerapan tenaga kerja dan ekonomi, serta investasi.

"Dua industri ini cukup bagus memaksimalkan HGBT. Perusahaan keramik akan menambah investasi baru tahun ini, demikian pula Asahimas rencananya akan mengusulkan investasi baru tahun 2024," ungkap Ismu.

Sementara itu, CEO Platinum Liem May Tjoe mengapresiasi kebijakan pemerintah memberikan harga gas enam dolar per MMBTU bagi industri keramik agar mampu bersaing dengan perusahaan luar negeri.

"Kepmen harga gas ini sangat membantu dan membuat kita bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik lagi," jelasnya.

Sebelum adanya aturan tersebut, lanjutnya, pengembangan industri keramik sangat berat dan tidak dapat melakukan investasi.

Namun, dengan adanya HGBT, perusahaannya dapat melakukan inovasi-inovasi dan efisiensi energi dengan menggunakan mesin yang hemat energi.

"Kami juga mendukung program pemerintah yaitu efisiensi energi melalui penggunaan PLTS sebesar 8,4 MWp dan merupakan pengguna untuk pabrik keramik terbesar di Indonesia. Selain itu, penggunaan teknologi heat recovery di mesin produksi dengan penghematan minimal 10 persen, serta investasi yang dilakukan di mesin produksi yaitu kiln dan horizontal drier dengan teknologi terkini untuk efisiensi penggunaan energi gas minimal 15 persen," papar Liem.

Direktur Asahimas Teguh Ari Widodo juga mengatakan dukungan insentif harga gas itu sangat membantu, apalagi ketika kondisi pandemi COVID-19.

"Kami mendapatkan HGBT di tengah kondisi pandemi dan ekonomi lesu. Support pemerintah ini sangat berarti bagi kami dan saat ini seiring pandemi mulai mereda, kondisi penjualan kaca mulai membaik," jelasnya.

Asahimas mengharapkan insentif dapat berkelanjutan karena di tengah kompetisi global, biaya energi juga perlu mendapat dukungan pemerintah.

Perusahaan tersebut juga berencana melakukan investasi baru pada 2024 dengan meningkatkan kapasitas produksi dan diharapkan pemerintah menjamin kestabilan pasokan gasnya.

Terkait pasokan gas di Jatim, Ismu mengakui memang terjadi shortage karena adanya keterlambatan produksi sejumlah lapangan.

Namun, diharapkan segera teratasi dengan mulai berproduksinya Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

"Mudah-mudahan JTB dan HMCL segera berproduksi tahun 2022 sehingga masalah kekurangan gas di Jawa Timur ini dapat teratasi," ujar Ismu.

Baca juga: Indonesia tekankan pentingnya peningkatan pendanaan energi dan iklim

Baca juga: Pemanfaatan gas rawa di Jateng diharapkan jadi sumber alternatif