perhutanan sosial sebenarnya membuka peluang pendanaan melalui jasa lingkunganJakarta (ANTARA) - Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dapat mendukung target penyerapan bersih sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Net Sink FoLU) salah satunya karena dapat meningkatkan tutupan hutan, kata Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI Emmy Primadona.
Dalam diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Rabu, Emmy mengatakan bahwa PHBM seperti dalam bentuk perhutanan sosial dapat membantu mendukung upaya Indonesia mencapai Net Sink FoLU yang ditargetkan dicapai pada 2030.
Dia menyebut bahwa perhutanan sosial sendiri memiliki potensi untuk menyumbang dalam capaian Net Sink FoLU 2030, salah satunya karena potensi peningkatan tutupan hutan sebagai salah satu hasil dari pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.
Baca juga: Madani: Masyarakat miliki peran penting untuk mencapai target iklim RI
Dia memberi contoh dalam area perhutanan sosial yang didampingi WARSI di Jambi terdapat sekitar 59.000 hektare kawasan dengan tutupan hutan pada 2020, menurut pengamatan citra satelit yang dilakukan WARSI.
Jumlah itu mengalami penambahan pada 2021 menjadi terdapat sekitar 61.000 hektare kawasan dengan tutupan hutan.
"Artinya dalam satu tahun saja perhutanan sosial mampu meningkatkan tutupan hutan itu sebesar 2.428 hektare," jelasnya dalam diskusi bertajuk "Menjaga Hutan, Menjaga Indonesia".
Tidak hanya itu, Net Sink di PHBM juga dapat membuka peluang pendanaan yang mendukung ekonomi bagi masyarakat lokal.
"Dengan melakukan FoLU Net Sink untuk PHBM atau perhutanan sosial sebenarnya membuka peluang pendanaan melalui jasa lingkungan, apalagi sekarang ada isu nilai ekonomi karbon, ada nilai pembayaran berbasiskan kinerja, REDD," ujarnya.
Baca juga: KLHK : Pelestarian hutan Kalimantan kurangi emisi gas rumah kaca
Baca juga: Unhas tuan rumah Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Regional Sulawesi
Dengan demikian maka dapat terjadi penambahan pendapatan bagi masyarakat yang telah menjaga hutan dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.
Dia menyebut bahwa dapat dilakukan penguatan ekonomi masyarakat sekitar dengan berbagai program yang dijalankan dalam perhutanan sosial sekaligus memastikan perbaikan ekologi.
Namun, secara khusus dia menyoroti bahwa PHBM menjadi bagian dari upaya Net Sink FoLU juga perlu mempertimbangkan aspek pengakuan hak masyarakat adat atau lokal. Hal itu untuk memastikan meminimalisir konflik agraria yang dapat timbul.
Baca juga: Pakar: Capai Net Sink FoLU perlu restorasi 2,6 juta hektare gambut
Dengan demikian maka dapat terjadi penambahan pendapatan bagi masyarakat yang telah menjaga hutan dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.
Dia menyebut bahwa dapat dilakukan penguatan ekonomi masyarakat sekitar dengan berbagai program yang dijalankan dalam perhutanan sosial sekaligus memastikan perbaikan ekologi.
Namun, secara khusus dia menyoroti bahwa PHBM menjadi bagian dari upaya Net Sink FoLU juga perlu mempertimbangkan aspek pengakuan hak masyarakat adat atau lokal. Hal itu untuk memastikan meminimalisir konflik agraria yang dapat timbul.
Baca juga: Pakar: Capai Net Sink FoLU perlu restorasi 2,6 juta hektare gambut
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
