Ekonom: BBM subsidi dibatasi agar pengeluaran negara tak jebol

Jakarta (ANTARA) - Inisiatif Pertamina untuk melakukan pendataan kendaraan yang mengonsumsi produk bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite melalui digitalisasi dinilai sebagai langkah antisipatif dalam membatasi penjualan BBM bersubsidi yang ditengarai bakal melebihi kuota.

“Mereka (Pertamina) baru membangun database monitoring yang diharapkan terbentuk kesadaran masyarakat mampu yang seharusnya malu jika mengonsumsi BBM bersubsidi,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov di Jakarta, Rabu.

Abra Talattov mengatakan apabila tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, potensi melampaui kuota sangat besar. Berdasarkan kalkulasi Abra, untuk solar hingga akhir tahun nanti ada potensi lebihi kuota sekitar 15 persen dari kuota 14,91 juta menjadi 17,2 juta kiloliter (kl). Sementara itu Pertalite berpotensi melebihi kuota sekitar 24 persen dari alokasi 23,05 juta menjadi 28 juta kl.

Hal itu, kata dia, akan menambah pengeluaran pada APBN karena barang penugasan tersebut harus mendapatkan kompensasi. ”Makanya sebetulnya terobosan pendataan yang dilakukan Pertamina adalah untuk mengantisipasi apabila nanti pada Oktober-November 2022, kuota BBM subsidi-penugasan sudah terlampaui,” ujarnya.

Abra menyarankan pemerintah segera mengambil keputusan, menambah kuota atau pembatasan pembelian. Saat ini "bola" ada di tangan pemerintah, sehingga harus ada kepastian bagaimana keinginan pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan inflasi.

“Apakah all out menambah kuota BBM subsidi atau memang balance, tetap memberikan subsidi kompensasi dibarengi pengendalian BBM subsidi,” katanya.

Terkait registrasi pengguna BBM subsidi, Abra menilai hal itu dilakukan untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki keinginan melakukan pengendalian BBM bersubsidi. “Tapi harusnya bisa lebih fundamental harus ada kebijakan solid dan tegas,” katanya.

Abra mengungkapkan agar subsidi BBM tepat sasaran harus ada reformasi subsidi menjadi bersifat tertutup, sehingga sasarannya langsung kepada individu atau rumah tangga.

Secara terpisah Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengungkapkan apabila pemerintah masih menganggarkan subsidi, artinya pemerintah siap dengan biaya yang semakin besar.

“Jika saya lihat, pemerintah dan DPR masih tetap akan mempertahankan subsidi BBM untuk menjaga konsumsi dan popularitas politik hingga pemerintah Jokowi berakhir,” katanya.

Yayan menilai pemerintah sangat mementingkan stabilitas konsumsi. Jika pun ekonomi jatuh atau kolaps, model subsidi ini akan selalu dijaga oleh pemerintah guna mengiringi dampak countercyclical pada sisi konsumsi.

Akan tetapi, lanjutnya, kebijakan mempertahankan subsidi harus dikombinasikan dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia yang juga harus menjaga nilai tukar dan inflasi.

“Saya kira mempertahankan konsumsi (kontribusi konsumsi 50-55 persen dari GDP) saat ini lebih baik, daripada turun, karena jika turun produktivitas akan turun,” ujarnya.

Yayan melanjutkan apabila melihat harga keekonomian Pertamax di kisaran Rp18.000-19.000 dan Pertalite di Rp16.000- 17.000/liter, kondisi beban subsidi saat ini berat. Apalagi nilai kurs tukar dolar saat ini mencapai Rp15.000.