Mengembangkan sektor keuangan dengan transformasi digital

Jakarta (ANTARA) - Indonesia sudah memasuki era kedaulatan digital di mana kapasitas dan kesiapan Indonesia sebagai bangsa digital perlu banyak dikembangkan dan didorong, khususnya di bidang keuangan dalam menyambut berbagai tren inovasi digital di dunia.

Agenda besar transformasi digital yang sedang dilakukan, bertujuan agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh wilayah dan masyarakat, agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal.

Ruang digital memang banyak memberikan manfaat tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan dan geostrategis.

"Sehingga kita harus meletakkannya dengan benar," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Festival Keuangan Digital Indonesia di Bali, Senin (11/7).

Dalam bidang keuangan, transformasi digital terasa dalam penyaluran uang persediaan, yang tidak lagi diberikan secara tunai melainkan melalui aplikasi keuangan. Pengadaan barang saat ini pun dilakukan melalui platform yang terhubung dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kemudian, saat kita menerbitkan SBN (Surat Berharga Negara), kita juga menerbitkan SBN ritel secara digital sehingga bisa menarik kelompok milenial," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara yang sama.

Infrastruktur hulu
Kominfo dalam menjalankan transformasi digital mempersiapkan tiga hal, yakni pembangunan infrastruktur di tingkat hulu, infrastruktur tingkat hilir dan pengembangan sumber daya manusia (talenta) digital.

Pada sektor hulu, pembangunan infrastruktur ditekankan pada tiga lapisan, yaitu tulang punggung (backbone), tengah (middle-mile) dan lapisan akhir (last-mile). Lapisan tulang punggung konektivitas Indonesia berbasis jaringan kabel serat optik, saat ini sepanjang lebih dari 459.000 kilometer baik di darat maupun di bawah laut.

Penggelaran kabel di lapisan backbone dioptimalkan dengan menyambungkan titik-titik kabel serat optik melalui Palapa Ring, yang sudah tergelar lebih dari 12.400 kilometer. Kabel serat optik yang belum terhubung juga disambungkan melalui Palapa Ring Integrasi sepanjang lebih dari 12.100 kilometer.

"Kita perlu menggelar tambahan untuk menghubungkan titik-titik yang belum terhubung. Kita bangun Palapa Ring Integrasi melalui program public-private-partnership," kata Johnny.

Indonesia, selain wilayahnya luas, memiliki bentang alam yang begitu beragam. Tidak semua wilayah di Indonesia bisa disambungkan melalui kabel serat optik. Untuk itu, pada lapisan middle-mile Kominfo membangun microwave-link dan fiber-link. Lapisan middle-mile juga diperkuat satelit.

Indonesia saat ini sedang membangun dua satelit, SATRIA-1 dan satelit cadangan (hot backup satellite) masing-masing berkapasitas 150GBps. Sekarang, Indonesia menggunakan sembilan satelit berkapasitas total 50GBps.

SATRIA-1 dan Hot Backup Satellite dijadwalkan selesai akhir 2023 dan pada awal 2024 seluruh titik layanan publik bisa dialiri internet. Kominfo menargetkan 150.000 titik layanan publik bisa terkoneksi dengan internet melalui satelit.

Pengembangan penggunaan satelit di Indonesia juga dilakukan melalui pemberian izin hak labuh (landing right) untuk satelit Low Earth Orbit (LEO), seperti Starlink, untuk kebutuhan layanan backhaul infrastruktur konektivitas dan bukan untuk operasi Internet Service Provider (ISP). Saat ini, tengah dilakukan evaluasi terhadap operator-operator satelit Low Earth Orbit lainnya untuk memberikan layanan backbone infrastruktur untuk konektivitas nasional.

Sementara pada lapisan last-mile, Kominfo sudah membangun sekitar 500.000 menara BTS di seluruh Indonesia. Tapi, jumlah tersebut belum cukup untuk menghadirkan jaringan 4G di seluruh 83.218 desa dan kelurahan.

Berdasarkan data Kominfo, masih ada 12.548 desa dan kelurahan di wilayah 3T dan komersial yang belum terjangkau 4G.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, Kominfo sedang menata ulang spektrum frekuensi radio agar bisa digunakan untuk pengembangan jaringan 4G dan 5G.

Infrastruktur hilir
Pada tingkat hilir, Kominfo sedang membangun Pusat Data Nasional, yang akan dibangun di empat lokasi yaitu Jakarta, Batam, Labuan Bajo dan Ibu Kota Negara Nusantara.

Lokasi-lokasi tersebut memiliki kapasitas daya yang memadai, jaringan kabel serat optik dan memiliki sistem pendinginan cooling water system.

Konsumsi data per kapita Indonesia saat ini 1 watt per kapita, sementara negara lain sudah mencapai 100 watt per kapita. Untuk meningkatkan konsumsi data per kapita menjadi 10 watt, setidaknya Indonesia membutuhkan 3 gigawatt listrik.

Pusat Data Nasional ini juga bertujuan penggunaan pusat data pemerintah lebih efisien. Saat ini pemerintah pusat dan daerah menggunakan sekitar 2.700 pusat data, namun, baru 3 persen yang berbasis komputasi awan. Lainnya menggunakan server dan ethernet yang bekerja masing-masing.

"Sangat sulit untuk interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data yang akan menjadi basis implementasi data-driven policy di Indonesia,” kata Johnny.

Untuk mendukung pemerintahan digital, pemerintah pusat dan daerah saat ini menggunakan sekitar 24.400 aplikasi berbeda. Johnny menilai perlu penataan ulang dan pengembangan aplikasi super (super apps) terintegrasi supaya efisien dan memudahkan layanan publik.

"Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kominfo. Dari 24.400 aplikasi, kita pelan-pelan mulai lakukan shutdown atau tutup dan pindah pelan-pelan," kata Johnny.

Pengembangan talenta digital
Talenta digital adalah yang tidak bisa dipisahkan dari transformasi digital. Setelah infrastruktur tersedia, dibutuhkan talenta dengan kemampuan digital yang mumpuni untuk menggunakan teknologi tersebut.

Untuk pengembangan talenta digital, Kominfo mengadakan pelatihan mulai dari tingkat dasar (basic), menengah (intermediate) dan lanjutan (advanced).

Pada tingkat dasar, masyarakat dibekali kecakapan digital berupa keterampilan digital, keamanan digital, etika digital dan budaya digital. Keempat aspek tersebut dinilai bisa berperan dalam mendukung program strategis nasional lain seperti Bangga Buatan Indonesia dan digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pelatihan tingkat dasar diwujudkan dalam program Gerakan Nasional Literasi Digital, tahun ini ditargetkan menjangkau 5,5 juta peserta.

Pada tingkat menengah, Kominfo mengadakan Digital Talent Scholarship untuk pelatihan antara lain kecerdasan buatan (AI), mahadata (big data), komputasi awan dan keamanan siber. Program ini ditargetkan menjangkau 200.000 peserta tahun ini.

Pelatihan keterampilan digital tingkat menengah ini didasari proyeksi kebutuhan talenta digital sebanyak 9 juta orang dalam 15 tahun ke depan, atau sekitar 600.000 tiap tahun.

Untuk tingkat lanjut, Johnny menilai penting para pemimpin atau pembuat kebijakan di sektor pemerintahan dan swasta memiliki keahlian digital. Kominfo menyiapkan Digital Leadership Academy, pelatihan digital untuk para pemimpin, bekerja sama dengan delapan universitas mancanegara.

Kominfo menggandeng, antara lain, National University of Singapore (NUS), Tsinghua University di Beijing, Oxford University, Imperial College London, Cambridge University, Harvard Kennedy School dan MIT, untuk program ini. Kominfo berencana memberikan pelatihan kepada 500 peserta untuk Digital Academy Leadership.

Untuk mencapai era kedaulatan digital maka tidak hanya kaum milenial saja yang harus melek digital, namun para pemimpin atau pembuat kebijakan di sektor pemerintahan dan swasta juga sudah harus dapat memahami digitalisasi. Dengan demikian, kapasitas dan kesiapan Indonesia sebagai bangsa digital di bidang keuangan, dapat mendorong Indonesia untuk turut bersaing dan bermain global.