Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Condoleezza Rice menilai pilihan akan kelanjutan perdamaian di Timur Tengah kini ada pada Hamas. "AS menyambut baik pemilihan umum di Palestina serta keinginan masyarakat Palestina akan perubahan, tetapi sekalipun masyarakat menginginkan perubahan pemerintahan mereka tetap menghendaki perdamaian," kata Rice di Jakarta, Rabu, menjawab pertanyaan Ketua DPR, Agung Laksono mengenai sikap AS atas kemenangan Hamas. Menurut Menlu AS, pandangan bersama AS dan sejumlah negara sekutunya yaitu satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian di wilayah Palestina dapat dilakukan dengan mengakui hak sipil, mengutuk terorisme dan tidak mempertahankan milisi. Proses perdamaian, kata Rice, tidak akan terwujudkan jika ada salah satu pihak yang tidak mendukung kesepakatan. "Pilihan kini ada pada Hamas dan kami (AS -- red) harap Hamas mengambil pilihan yang tepat. AS akan mendukung ke dua negara tetapi kami perlu Hamas mendukung perdamaian," ujarnya. AS juga tidak bermaksud menarik bantuan ke Palestina asalkan betul-betul langsung untuk kepentingan rakyat Palestina. Sementara itu pada kesempatan sebelumnya sebagaimana dilansir dari AFP (23/2), upaya Menlu AS menghadapi penolakan baru Arab untuk mengucilkan Hamas pada tahap kedua kunjungannya di Timur Tengah dengan tujuan menekan gerakan Palestina itu untuk mencela kekerasan. Timpalannya dari Arab Saudi, Pangeran Saud Al-Faisal, memperingatkan bahwa Riyadh akan terus mendukung Pemerintah Otonomi Palestina secara finansial, bahkan setelah Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menang dalam Pemilu di wilayah tersebut. Sebelumnya, Washington telah meminta Pemerintah Otonomi Palestina mengembalikan 50 juta dolar AS dalam bentuk bantuan untuk proyek prasarana, karena khawatir dana itu akan jatuh ke tangan Hamas -- yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS dan Eropa. Sebelum tiba di Arab Saudi, Rice mengadakan pembicaraan di Kairo dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak dengan pusat perhatian setelah kemenangan Hamas dalam pemilihan anggota parlemen Palestina. Selama taklimat bersama dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Ahmed Abul Gheit, Rice mengulangi pendirian keras pemerintahnya -- yang memasukkan Hamas dalam daftar organisasi teroris. Namun Mesir telah menyatakan Washington harus menghormati hasil pemilihan demokratis di Palestina dan tak boleh tergesa-gesa memboikot pemerintahan pimpinan Hamas. Sementara itu sebagaimana dikutip dari Reuters (6/3), Hamas menyatakan, tidak khawatir ancaman Barat untuk menghentikan dana kepada pemerintah Palestina apabila kelompok itu membentuk sebuah pemerintah baru karena pasti akan dapat memperolehnya dari tempat lain, kata pemimpin organisasi itu, Minggu. Hamas meraih kemenangan dalam pemilihan parlemen Palestina Januari lalu, yang memicu Israel, AS dan Uni Eropa mengancam akan menghentikan pengucuran dana kecuali kelompok itu menghentikan aksi kekerasan dan mengakui Israel. Hamas bersumpah akan menghancurkan negara Yahudi itu. "Sayang semua pihak yang berusaha mengenakan syarat-syarat terhadap kami ingin menukar hak rakyat kami dengan uang dan ini tidak akan terjadi," kata Khaled Meshaal kepada Reuters dalam satu wawancara. Ia mengatakan Hamas yakin dapat memperoleh uang yang diperlukannya dari luar donor-donor Barat yang selama bertahun-tahun mendukung Pemerintah Palestina, tapi kini mengancam akan menghentikan bantuan itu kecuali yang langsung untuk rakyat Palestina yang membutuhkannya. (*)

Copyright © ANTARA 2006