Kemenkes jalankan Inpres 3/2022 lewat integrasi data kesehatan terpadu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan akan menjalankan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas melalui pengolahan data kesehatan yang terintegrasi dan terpadu.

“Yang harus kita jalankan dalam Inpres ini adalah ketersediaan data meningkatkan program pendataan keluarga, perubahan perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan pada keluarga serta yang keempat penataan lingkungan keluarga. Kami di Kemenkes terlibat di tiga pertama,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Peluncuran Inpres Nomor 3 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa.

Budi menuturkan pihaknya memiliki beragam jenis aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. Setiap data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama hingga hasil pemeriksaan, dimasukkan ke dalam aplikasi yang berbeda-beda oleh para tenaga kerja di puskesmas sebagai bentuk laporan pada direktorat terkait.

Meski lebih tertata rapih, pengolahan data menjadi tidak efisien waktu dan memperbanyak beban tugas tenaga kesehatan. Sebagai tanggapan cepat, pihaknya kini mengintegrasikan semua data base menjadi satu ke dalam Aplikasi bernama Sehat Indonesiaku.

“Sekarang aplikasinya satu saja, dengan demikian data base tadi kita koordinasikan dengan BKKBN bisa juga dengan kementerian PMK. Sehingga bisa diakses dan menjadi satu single data base referensi yang bisa di akses oleh kementerian lembaga lainnya,” ujar Budi.

Selain mengolah data kesehatan menjadi terpadu dalam menjalankan Inpres tersebut, Kemenkes akan mendekati organisasi-organisasi dalam masyarakat untuk mendorong terbentuknya gerakan masyarakat yang dapat meningkatkan pengetahuan serta merubah pola pikir dan perilaku hidupnya menjadi lebih sehat atas dasar sukarela, bukan adanya keterpaksaan dari pemerintah.

Baca juga: Menko PMK: Inpres 3/2022 perkuat kerjasama bentuk keluarga berkualitas

“Sama seperti car free day, itu datang sebagai gerakan masyarakat. Bukan program dari pemerintah, itu sangat berbeda sekali. Dampaknya kalau bisa kita geser bahkan ini menjadi gerakan yang masyarakat melakukan sendiri bukan kita yang membuat acara, masuk ke media atau sosial media,” kata dia.

Kemenkes juga akan menggerakkan kader-kader posyandu yang rencananya akan diformalkan dengan layanan standar di level desa.

Pada tingkat level dusun RT/RW, kader posyandu akan bergerak melakukan pendampingan keluarga dengan mengunjungi tiap-tiap rumah. Sehingga semua keluarga dapat menjangkau layanan dan fasilitas kesehatan.

Budi turut menekankan cakupan layanan kesehatan maupun rujukan kesehatan pada keluarga di kampung keluarga berkualitas tidak akan difokuskan pada ibu dan anak saja. Tetapi pada seluruh siklus hidup mulai dari ibu hamil, anak, dewasa hingga lansia, dengan menggunakan metode promotif, preventif.

Sebagai bentuk pencegahan dalam program itu, Budi mengatakan akan lebih menggalakkan skrining dibandingkan pemberian obat. Sebab melalui skrining, penanganan dapat lebih cepat dilakukan dibandingkan pemakaian obat yang membutuhkan pemantauan lebih lama.

“Jadi bukan obat tapi kita skrining. Kemarin sudah selesai dengan BPJS ada 14 mandatori skrining, tindakan promotif yang kita masukan sebagai layanan di level posyandu, misalnya kita sekarang banyak diabetes, banyak hipertensi, itu kalau didiamkan akan menjadi cuci darah kemudian jadi struk dan akan jadi mahal ongkosnya untuk negara,” ujar dia.

Baca juga: BKKBN: Pembangunan kampung keluarga bergeser jadi kualitas