Tapi kalau investor itu dari domestik, dia memiliki toleransi risiko, lebih mengerti budaya Indonesia khususnya terhadap lingkungan domestik terutama politik di negara tersebut

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Scenaider Casein Hasudungan Siahaan mengatakan Indonesia harus bisa membuat lingkungan yang cukup ramah bagi investor negara maju, terutama dari sistem politik.

Sistem politik yang dimaksud antara lain adalah kerangka regulasi kebijakan antar sektor hingga antar pemerintah daerah (pemda) dengan pemerintah pusat.

"Ini sering tidak sinkron, kebijakan atau regulasi yang ada juga ada yang tidak saling mendukung," ujar Scenaider dalam Seminar Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi T20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Lingkungan yang ramah tersebut, kata dia, sangat diperlukan untuk menarik investor terutama dari negara maju, yang biasanya memang murni hanya untuk mencari keuntungan.

Selain dari sistem politik, Indonesia juga harus bisa meyakinkan investor dari negara maju terkait kapasitas eksekusi terutama dalam pembiayaan infrastruktur.

Baca juga: Wamenkeu harap T20 hasilkan terobosan untuk biayai infrastruktur

Kemudian, pengembangan pasar domestik dan investor domestik yang masih kurang di Indonesia juga diperlukan untuk menggaet investor luar negeri, khususnya negara maju.

Menurut Scenaider, hal tersebut penting karena tidak semua investor dari negara maju bisa menerima lingkungan, terutama sistem politik yang ada di Indonesia.

"Tapi kalau investor itu dari domestik, dia memiliki toleransi risiko, lebih mengerti budaya Indonesia khususnya terhadap lingkungan domestik terutama politik di negara tersebut," jelasnya.

Ia menilai selama ini Indonesia cenderung mendapatkan dukungan dana dari berbagai mitra pembangunan yang memiliki toleransi risiko lebih besar terhadap lingkungan investasi di Indonesia, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya, yang memiliki perwakilan di Tanah Air, sehingga lebih mengerti keadaan di Indonesia.

Selain lembaga tersebut, terdapat pula lembaga bilateral yang banyak memberikan dukungan pembiayaan ke Indonesia. Namun lembaga tersebut cenderung memiliki misi tertentu di negara berkembang dan memang mengetahui kapasitas negara berkembang.

Maka dari itu ia berharap lingkungan yang ramah bagi investor harus bisa terus dibangun sesuai dengan tipe investor yang ingin ditarik ke Tanah Air.

Baca juga: Kemenkeu: RI butuh Rp6.500 triliun bangun infrastruktur hingga 2024

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022