Bawaslu dorong masyarakat sipil beri edukasi kawal suara di pemilu

Pendidikan politik masyarakat sipil harus sudah bergerak ke ranah pengawalan suara karena potensi kecurangan tertinggi di TPS.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mendorong masyarakat sipil untuk memberikan pendidikan atau edukasi politik kepada warga agar mereka berpartisipasi aktif mengawal suara dari segala bentuk kecurangan dalam Pemilu 2024.

Menurut Lolly, saat menjadi narasumber dalam webinar Gerakan Civil Society dan Pentingnya Pendidikan Politik, sebagaimana dipantau di Jakarta, Kamis, pendidikan politik tersebut perlu agar pada Pemilu 2024 warga tidak hanya mendatangi tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga melakukan langkah selanjutnya, yakni mengawal suaranya dengan berani memberikan informasi ataupun melaporkan dugaan pelanggaran.

Pendidikan politik masyarakat sipil, kata Lolly, harus sudah bergerak ke ranah pengawalan suara karena potensi kecurangan tertinggi di TPS.

"Oleh karena itu, penting hari ini kita bicara tentang pendidikan politik warga negara. Ayo sama-sama langkahnya dimajukan lagi, tidak sekadar datang ke TPS, tetapi juga sudah punya keberanian memberikan informasi awal ke Bawaslu, bahkan berani melapor ke Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Lolly menyampaikan data-data yang dihimpun oleh Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran pada Pemilu 2019 yang menjadi refleksi bahwa pendidikan politik dalam mengawal suara pada Pemilu 2024 bernilai penting untuk dilakukan.

Pada tahun 2019, Bawaslu mencatat ada 4.509 laporan dugaan pelanggaran dalam pemilu. Padahal, dari hasil temuan para pengawas di lapangan, tercatat 18.995 dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019.

Dengan demikian, kata Lolly, keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu baru mencapai 19,18 persen, sedangkan temuan sebenarnya di lapangan mencapai angka 80,82 persen.

"Jika melihat dari angka ini, pertama akan berpikir banyak sekali pelanggarannya. Kedua, berarti masyarakat yang berani melaporkan saat mereka menemukan dugaan pelanggaran masih minim," ucapnya.

Oleh karena itu, Lolly berharap dalam Pemilu 2024, melalui pendidikan politik, warga negara Indonesia tidak hanya memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan mencoblos.

Akan tetapi, mereka juga ikut mengawal pemungutan dan penghitungan suara di lingkungan terdekat telah sesuai dengan tata cara serta prosedur sehingga tidak ada kecurangan.