Romo Benny: Kepatuhan terhadap nilai Pancasila adalah jiwa ASN

Kupang (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologis Pancasila, Pastor Antonius Beny Susetyo, menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengabdi masyarakat hendaknya selalu patuh terhadap nilai-nilai Pancasila.

"Karena itu adalah jiwa dan semangat sesungguhnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada negara," katanya dalam acara Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila di Lingkungan ASN yang diselenggarakan Deputi Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di Kupang, Rabu.

Dalam Paparannya di acara yang diikuti oleh sekitar 1.400 peserta baik daring maupun luring, Susetyo mengungkapkan lebih lanjut, ASN dalam negara yang multikultural harus senantiasa menjadi garda terdepan dan yang paling setia pada Pancasila sebagai bukti nyata pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Ia mengatakan bahwa ASN harus mampu menjadikan Pancasila sebagai Living and Working Ideology yang tidak hanya merasuk ke dalam sanubari ,namun juga dapat diimpementasikan dan diaktualisasikan melalui kerja nyata oleh ASN di satuan kerja masing-masing.

Nilai-nilai Pancasila, ujar dia, harus muncul dan menjelma dalam logos (ilmu), ethos (kerja nyata), dan pathos (empati) dalam keseharian ASN dalam bertindak, bekerja dan membuat kebijakan hingga tujuan berkebangsaan Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dapat tercapai.

Ia menyatakan bahwa kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan bersatu merupakan bukti paling nyata dari bagaimana bergunanya Pancasila.

"Ini seperti yang dikatakan oBen Anderson bahwa rakyat Indonesia walaupun antar masing-masing pulau dan wilayah mungkin tidak pernah bertemu namun rasa kebersatuan dan persaudaraannya tetap terjaga dan solid karena Pancasila yang mempersatukan," kata dia.

Dalam acara yang dihadiri peserta dari unsur Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Imigrasi, Pemasyarakatan serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, pemerintahan Provinsi NTT dan ASN dari 21 Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, dia mengatakan, jangan menjadikan kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan sebagai motif untuk merendahkan kemanusiaan dan diskriminatif.

"Hal ini penting karena hukum yang dibuat tidak boleh melukai keadilan sesuai dengan nilai agama, kemanusiaan, persatuan , permusyawaratan dan keadilan yang tercakup dalam Pancasila," kata dia.

ASN juga, kata dia, harus dapat berperan aktif mencegah penyebaran kebencian, ideologi-ideologi utopis dan hoaks yang makin merajalela. Tak hanya itu, ASN dengan lima jarinya diharapkan menjadi komunitas pemutus kata bukan pengiya kata yang senantiasa menjaga dan menyaring konten-konten yang akan disebar, agar jangan berkontribusi pada kehancuran negara yang sama sama kita cintai ini.

"Bukti nyata yang dapat dilakukan oleh ASN khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah mendukung dengan diundangkannya KUHP yang baru sehingga dengan pasal di dalamnya negara dapat proaktif dalam upaya mencegah terjadinya ujaran kebencian hingga kebersatuan bangsa dan negara dapat terjaga," kata dia.