jamaah kita mendapat subsidi yang baikMekkah (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan perlu mengantisipasi swastanisasi haji yang mulai cenderung dilakukan Arab Saudi dengan sistem yang serba mendadak karena juga akan memberatkan siklus keuangan dana haji.
"Sistem yang mendadak termasuk kenaikan biaya Masyair sampai Rp1,5 triliun itu harus diperbaiki karena akan memberatkan siklus keuangan kita di masa haji akan datang," kata Cak Imin dalam rapat koordinasi Penyelenggaraan Haji 1443 H/2022 M bersama Amirul Hajj dan DPR RI di Mekkah, Selasa.
Menurut dia juga harus diperkuat dalam arti kemampuan mengadaptasi perkembangan di Arab Saudi. Saat ini pihak Saudi menyerahkan penyelenggaraan ibadah haji terutama saat puncak haji kepada Syarikah, badan swasta yang sebelumnya diatur oleh Muasasah.
Cak Imin menegaskan, pemerintah baik itu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama yang membantu diplomasi sesuai bidang tugasnya perlu memprotes terkait sistem yang serba mendadak dari Saudi baik itu terkait penetapan kuota tambahan maupun peningkatan biaya Masyair sampai Rp1,5 triliun saat puncak haji.
"Karena yang serba mendadak ini cenderung swastanisasi, ini yang kita tidak ingin membuat bargaining jamaah lemah," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Baca juga: Cak Imin: Kesehatan dan transportasi perlu diantisipasi saat Armuzna
Baca juga: Menag: Arafah jauh lebih nyaman dibanding haji sebelumnya
"Ini momentum kita semua bahwa sistem yang kita pilih dalam penyelenggaraan haji dimana pemerintah terlibat langsung terus diuji oleh sejarah, beberapa diuji dengan isu swastanisasi, dan kita bersyukur sampai saat ini berjalan dengan baik dan jamaah kita mendapat subsidi yang baik," katanya.
Jika terus terjadi menurut dia, siklus dana keuangan haji akan kacau dan ke depan jadi tidak bisa memberikan subsidi sampai 50 persen seperti sekarang.
"Sekarang ini luar biasa, kita bisa memurahkan biaya haji sampai 51 persen. Kemurahannya luar biasa dengan sistem siklus penganggaran dari dana haji sendiri. Ke depan kalau terjadi pendadakan pembayaran tambahan biaya ini bahaya sekali, jadi naik, terbebani jamaah kita," ujar Cak Imin.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang sudah memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Sampai saat ini menurut dia penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan yang direncanakan.
Baca juga: Calon haji ikut tarwiah terdaftar sebanyak 3.855 orang
"Ini momentum kita semua bahwa sistem yang kita pilih dalam penyelenggaraan haji dimana pemerintah terlibat langsung terus diuji oleh sejarah, beberapa diuji dengan isu swastanisasi, dan kita bersyukur sampai saat ini berjalan dengan baik dan jamaah kita mendapat subsidi yang baik," katanya.
Jika terus terjadi menurut dia, siklus dana keuangan haji akan kacau dan ke depan jadi tidak bisa memberikan subsidi sampai 50 persen seperti sekarang.
"Sekarang ini luar biasa, kita bisa memurahkan biaya haji sampai 51 persen. Kemurahannya luar biasa dengan sistem siklus penganggaran dari dana haji sendiri. Ke depan kalau terjadi pendadakan pembayaran tambahan biaya ini bahaya sekali, jadi naik, terbebani jamaah kita," ujar Cak Imin.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang sudah memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Sampai saat ini menurut dia penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan yang direncanakan.
Baca juga: Calon haji ikut tarwiah terdaftar sebanyak 3.855 orang
Baca juga: Bus selawat kembali beroperasi layani rombongan haji pada 13 Juli
Baca juga: Menag apresiasi Raja Salman siapkan pelaksanaan ibadah haji cukup baik
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
