Kemenparekraf perlu kembangkan industri film berlatar belakang sejarah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) didorong untuk dapat mengembangkan industri film dengan latar belakang sejarah atau budaya yang mencerminkan identitas dari nilai-nilai historis Republik Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam rilis di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa kesuksesan film ‘KKN Desa Penari’ yang menjadi salah satu film hits sepanjang sejarah Indonesia, karena memiliki nilai historical background (latar belakang kesejarahan).

Ia mengemukakan, agar film horor di Indonesia tidak hanya sekadar menampilkan pocong dan setan, maka dirinya mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi untuk membentuk pelatihan yang bisa mendorong sisi kebudayaan, namun tetap dengan sentuhan kekinian untuk masyarakat yang terjun di dunia perfilman.

"Oleh karena itu harus ada ada semacam training, supaya kawan-kawan dunia perfilman pun dia tahu kalau bikin temanya (sejarah dan budaya) ini, pemerintah juga akan memberikan ruang, akan memberikan support," lanjut Dede.

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, saat ini momentum yang sangat bagus untuk industri kreatif film juga bangkit. Ia pun mengaku senang ketika ada artis dari Indonesia, seperti Anggun C Sasmi yang menyanyi dan menari di Perancis dengan iringan iringan musik tradisional Indonesia ini, termasuk upaya dari berbagai anak muda lainnya.

Selain itu, Dede Yusuf juga mendorong Kemenparekraf untuk mengembangkan industri kreatif seperti performing art play alias seni pertunjukan teater.

Ia berpendapat bahwa industri kreatif tersebut saat ini belum banyak menyentuh ataupun memaksimalkan potensi pertunjukan itu.

"Satu yang belum banyak tersentuh yaitu adalah namanya performing art play namanya. Di luar negeri kita datang pergi ke Broadway, kita pergi ke beberapa negara untuk menonton play (teater), bayar mahal. Di Indonesia, teater ini belum terdongkrak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga menyatakan urgensi pembuatan regulasi terkait pemberian insentif kepada Production House (PH) atau rumah produksi lokal maupun asing, terutama yang membawa banyak kru film untuk syuting di Indonesia.

Sandiaga mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi terkait dengan pentingnya aturan tentang pemberian intensif tersebut.

"Tentunya kita akan berkolaborasi dengan badan perfilman Indonesia melalui komisi film daerah, juga mungkin konsultan dan seluruh ekosistem yang terlibat," ungkap dia dalam Weekly Press Briefing yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin (4/7).

Ia menyebutkan banyak dari PH asing maupun lokal yang mengeluh karena harus mengeluarkan biaya tinggi jika hendak syuting di Tanah Air. Misalnya, biaya pengamanan, biaya ketertiban, dan biaya kebersihan sehingga rumah produksi harus mengeluarkan biaya pembuatan film yang besar.

Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika, kata dia, telah memiliki fasilitas studio, perlengkapan produksi, dan regulasi terkait dengan insentif di level provinsi maupun kota sebagai upaya mengundang minat kru dan produser film melakukan syuting.