Komisi V DPR RI ingin penyerapan anggaran PUPR lebih ditingkatkan

Jakarta (ANTARA) - Komisi V DPR RI menginginkan penyerapan anggaran untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat lebih ditingkatkan ke depannya.

"Terkait dengan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 Komisi V DPR RI meminta Dirjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan Tahun Anggaran 2022," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR di Gedung DPR RI Jakarta, Senin.

Wakil Ketua Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan dari paparan yang disampaikan Ditjen Sumber Daya Air, pihaknya tidak dapat melihat realisasi fisik baik sesuai rencana keuangan maupun rencana fisik yang ada.

"Jadi kami tidak mengetahui apakah penyerapan anggaran bapak atau pelaksanaan kegiatan bapak di tahun anggaran 2022 ini negatif atau positif," kata Iwan.

Untuk itu, Komisi V DPR RI berharap paparan berikutnya bisa menjadi bahan penilaian apakah pencapaian realisasi anggaran ditjen SDA positif atau negatif dari perencanaan awal.

Kesimpulan lain RDP tersebut adalah Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKL K/L atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam Tahun Anggaran 2023 secara lebih konkret, sesuai usulan dan pendapat Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menyampaikan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 sebesar 35,09 persen atau Rp14,9 triliun dari total pagu Rp42,69 triliun dengan realisasi fisik sebesar 38,38 persen.

Sementara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Tirta Saputra Zuna memaparkan realisasi anggaran keuangan sampai dengan bulan Juni tahun 2022 sebesar Rp171,7 miliar rupiah dari total anggaran Rp512,47 miliar.