Anggota DPR: Booster jadi syarat masuk mal merupakan strategi positif

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai keputusan pemerintah mensyaratkan masyarakat yang ingin masuk mal dan melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum harus sudah divaksin booster menjadi sebuah strategi positif.

"Strategi itu sangat positif. Apalagi dengan situasi terkini penyebaran COVID-19 masih sangat dinamis. Di dunia global pun kondisi naik turun sehingga harus menjadi perhatian bersama," kata Rahmad di Jakarta Senin.

Kebijakan tersebut, lanjut Rahmad, bisa meningkatkan cakupan vaksin dan mencegah penularan COVID-19. Rahmad menduga partisipasi publik untuk divaksin sudah mulai mengendur sehingga menyebabkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan strategi tersebut.

Baca juga: Jokowi minta gunakan pendekatan sosial demi dorong vaksinasi "booster"

Kebijakan itu, katanya. merupakan strategi yang sedikit memaksa masyarakat dengan harapan cakupan vaksinasi naik dan bisa mencapai standar yang ditetapkan WHO.

Menurut data Satgas COVID-19, target sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208.265.720. Dari target tersebut, sebanyak 201.565.306 sudah mendapatkan vaksinasi pertama, 169.117.557 sudah menerima vaksinasi kedua, dan baru 50.916.428 yang divaksin dosis ketiga atau booster.

Rahmad mengatakan masyarakat harus menyadari bahwa COVID-19 varian Omicron dengan beberapa varian turunannya masih berbahaya untuk masyarakat yang belum mendapatkan vaksin lengkap.

Baca juga: Airlangga: Wajib vaksinasi booster bila hadiri kegiatan keramaian
Baca juga: Penerima dosis penguat capai 50,91 juta jiwa di Indonesia

Keputusan Presiden Jokowi mensyaratkan booster untuk masuk mal dan melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum agar capaian vaksinasi terus naik yang bertujuan untuk keselamatan semua.

"Langkah Presiden membuat booster menjadi syarat, saya kira masuk akal. Masyarakat harus dipaksa untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Kalau tidak begitu, saya kira cakupan vaksin booster masih akan rendah," ucap Rahmad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan mempercepat penyuntikan vaksin booster karena kasus harian COVID-19 meningkat. Dia memperkirakan puncak kasus aktif akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan.

"Vaksin booster tetap harus diakselerasi, mengingat kasus harian dan kasus aktif sudah mulai meningkat. Diperkirakan puncaknya dalam beberapa minggu ke depan. Masyarakat terus kami imbau kembali mendisiplinkan diri dalam menjalankan protokol kesehatan," kata Airlangga.