Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan tim ahli yang terdiri atas unsur Departemen Pertahanan, Mabes TNI, dan TNI Angkatan Udara untuk meneliti secara fisik sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang tertahan di luar negeri, akibat embargo yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia. "Kita masih menunggu proses administrasi, terutama izin ekspor (export license) dari AS kepada sejumlah negara untuk mengirimkan kembali alutsista TNI yang tertahan," kata Dirjen Perencanaan Pertahanan (Renhan) Departemen Pertahanan, Laksamana Muda Yuwendi, di Jakarta, Senin. Ia mengemukakan menindaklanjuti pencabutan embargo oleh AS pada pertengahan November 2005, Dephan/TNI telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Office of Defense Cooperation (ODC) pada Kedutaan AS di Jakarta untuk membahas penyelesaian administrasi yang diperlukan agar suku cadang/komponen pasawat F-5 dan F-16 yang selama ini tertahan di sejumlah negara dapat segera dikembalikan ke Indonesia. "Setelah adanya kepastian penerbitan export license oleh AS, akan diberangkatkan tim ahli yang terdiri atas personel Dephan, Mabes TNI, dan TNI AU untuk meneliti kondisi pesawat F-5 dan komponen lainnya," ujar Yuwendi. Ia menambahkan sebelumnya pihaknya juga telah mengirim tim untuk meneliti secara fisik kondisi alutisista TNI yang tertahan di luar negeri. Yang penting, seluruh alutsista itu dikembalikan dulu ke Indonesia, untuk segera diperiksa lebih teliti kondisi dari masing-masing alutsista yang hingga kini masih berada beberapa negara. Pada kesempatan terpisah, Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto mengharapkan agar AS mempercepat pengiriman suku cadang TNI dari AS pasca pencabutan embargo senjata dan peralatan militer. "Kita ingin mempercepat pengiriman suku cadang karena biasanya mencapai satu hingga satu setengah tahun," kata Djoko, menanggapi rencana kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Condoleeza Rice ke Indonesia 14-15 Maret 2005. Ia mengatakan pihaknya telah menghubungi Atase Pertahanan di Kedubes AS di sini dan dia bersedia membantu sesuai dengan kapasitasnya," katanya. IDitambahkannya jumlah personel TNI yang bisa mengikuti pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan militer di AS pada masa mendatang bisa semakin banyak dibanding masa lalu. Bersamaan dengan embargo yang diberlakukan AS pada 1999, beberapa kontrak kredit ekspor terpaksa ditunda seperti upgrade pesawat F-5 yang terdapat Belgia, AS, Swedia, dan Inggris, suku cadang Hawk 200 di Inggris, pemeliharaan serta pengadaan suku cadang A-4 Sky Hawk di Selandia Baru dan perbaikan F-5 di AS. Kontrak devisa yang diembargo adalah delapan program pemeliharaan komponen F-5 di AS, Korea Selatan dan Brazil, serta empat program pemeliharaan komponen F-16 di Korea Selatan. (*)
Copyright © ANTARA 2006
