Pemerintah realisasikan PC-PEN perlindungan masyarakat Rp58,9 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah telah merealisasikan Rp58,9 triliun untuk klaster perlindungan masyarakat dalam anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun Anggaran 2022.

Hal itu menjadi bagian dari laporan yang disampaikan Menko Airlangga kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

"Untuk perlindungan masyarakat realisasi sebesar Rp58,9 triliun atau 38 persen dari pagunya," kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangan pers pasca-rapat terbatas.

Klaster perlindungan masyarakat meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT Desa, bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, juga Kartu Prakerja.

Khusus untuk Kartu Prakerja, Menko Airlangga mengatakan program itu telah merealisasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun yang mencakup 1,57 juta peserta penerima manfaat.

"Realisasi untuk penanganan kesehatan Rp28 triliun atau 24 persen," katanya.

Menko Airlangga menyebutkan dalam klaster penanganan kesehatan mencakup klaim pasien, insentif tenaga kerja, insentif pajak kesehatan, dan dana desa untuk COVID-19. Sedangkan untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi realisasi anggaran telah mencapai 17 persen. Klaster itu meliputi program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, kawasan industri, serta dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagai informasi Indonesia menetapkan PC-PEN Tahun Anggaran 2022 dengan total sebesar Rp455,62 triliun.

Secara rinci alokasi PC-PEN 2022 berupa Rp178,32 triliun untuk klaster pemulihan ekonomi, Rp154,76 triliun untuk perlindungan masyarakat, dan Rp122,54 triliun untuk penanganan kesehatan.