Kepala Polda Papua Barat harus tindak tambang ilegal dan alkohol

Manokwari (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Papua Barat, Saleh Siknun, mengharapkan pejabat Kapolda yang baru mampu menindak tegas kasus tambang emas ilegal di Minyambouw dan Waserawi serta peredaran minuman beras beralkohol yang makin meresahkan warga.

"Ada beberapa agenda yang harus ditindaklanjuti dan lebih diseriusi dalam penanganannya oleh pihak kepolisian yakni tambang emas ilegal dan peredaran minuman keras di Papua Barat. Kami sangat berharap kepala Polda Papua Barat yang baru bisa menyelesaikan dua masalah besar ini," kata dia, di Manokwari, Papua Barat, Minggu.

Ia ikut serta menjemput kedatangan Kepala Polda Papua Barat yang baru, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Silitonga, di Bandara Rendani, Manokwari.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Papua Barat sebagai wilayah konservasi seharusnya tidak boleh diciderai dengan aktivitas yang dapat merusak hutan dan lingkungan.

Ia menyarankan polisi menggandeng dewan adat dan pegiat konservasi untuk melihat dampak yang terjadi akibat aktivitas tambang di Minyambouw dan Waserawi.

"Kalau memang aktivitas ini melanggar hukum, harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu untuk menghentikan aktivitas mereka yang selama ini telah merusak hutan dan merusak alam," ujar Saleh.

Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, memerintahkan penutupan total aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah tempat di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Selain masalah penambangan emas ilegal, Saleh juga menyoroti maraknya peredaran minuman keras beralkohol di Papua Barat, terutama di Manokwari yang dijuluki sebagai Kota Injil.

Sikhun berharap Silitonga memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas tuntas peredaran minuman keras beralkohol di Manokwari, termasuk menindak oknum petugas yang terbukti melindungi usaha penjualan minuman keras beralkohol.