Jakarta (ANTARA News) - Sedikitnya 100 karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pengerukan Indonesia (SPPI), menggelar unjukrasa di depan gedung Kementerian BUMN di Jakarta, Senin dan menuntut direksi PT Rukindo diganti. Ketua DPP SPPI Supriadi mengatakan, penggantian tersebut merupakan solusi terbaik untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah merugi dalam tiga tahun terakhir dan menyelamatkan karyawan. Saat diterima oleh Asisten Deputi Perhubungan Menneg BUMN, Pontas S, dia mengungkapkan bahwa pada 2005 BUMN tersebut kembali menderita kerugian sebesar Rp67,3 miliar dan mencatat pendapatan Rp122,8 miliar. "Perusahaan juga telah menunggak pembayaran ke DP4 (Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan) sekitar Rp14,5 miliar, yang berarti tertundanya pembayaran taspen karyawan, Jamsostek dan tunjangan pensiun," katanya. Kinerja yang sudah buruk itu, katanya, semakin diperparah dengan ketidakmampuan direksi membayar utang pada rekanan sebesar Rp60 miliar dan utang pada bank sebesar Rp90 miliar sehingga kemungkinan aset Rukindo akan disita dan rekeningnya diblokir. Dia menambahkan, dewan komisaris sebagai kepanjangan tangan dari pemegang saham tidak menjalankan fungsinya karena tidak pernah melakukan analisa terhadap kinerja perusahaan dan direksi Rukindo. "Hingga saat ini sudah ada pekerja yang terpaksa dirumahkan karena ketidakmampuan perusahaan membayar gaji mereka," katanya. Sementara itu, Pontas, pada kesempatan itu menjanjikan akan menyampaikan tuntutan mereka kepada Menneg BUMN selaku pemegang saham di seluruh perusahaan BUMN, namun dia tidak bisa memastikan kapan penggantian direksi itu bisa dilakukan. "Kita akan coba percepat pergantiannya," katanya. Dia juga menjelaskan, tidak mungkin pihaknya langsung melakukan pergantian direksi hanya karena mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diinginkan oleh para pengunjuk rasa. "Harus dinyatakan sebagai tersangka dulu, baru bisa ganti," katanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
