IPB siapkan kajian untuk membangun "green port" di pelabuhan KCN

IPB terlibat dalam perencanaan pelabuhan berkonsep green port yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan KCB pada Februari 2022 lalu

Jakarta (ANTARA) - Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Pusat Studi Reklamasi Tambang LPPM menyiapkan kajian ntuk membangun pelabuhan ramah lingkungan (green port) di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, yang dikelola Badan Usaha Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

“IPB terlibat dalam perencanaan pelabuhan berkonsep green port yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan KCB pada Februari 2022 lalu,” kata Kepala Divisi Revegetasi Pusat Studi Reklamasi Tambang LPPM IPB Sri Wilarso Budi kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Sri Wilarso menyampaikan pihaknya akan melakukan kajian dalam menentukan tanaman apa yang cocok untuk ditanam di Pelabuhan BUP PT. KCN yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada Februari 2022.

“Di dalam MoU kita sudah sepakati akan ada kegiatan survei meliputi pengecekan landscape dan menganalisis sifat kimia tanahnya kemudian material apa yang akan kita gunakan,” ujar Sri.

IPB akan menyusun dan membuat laporan site plan dan detail design engineering, meliputi pemilihan jenis tanaman, penentuan pola tanam, persiapan penanaman, kemudian penanaman, pemeliharaan tanaman, penyusunan rantek tanaman hingga site plan dan pemetaan.

Sri Wilarso menjelaskan pada survei awal ke Pelabuhan Marunda diketahui bahwa pelabuhan milik PT KCN merupakan alih fungsi lahan pantai menjadi daratan, sehingga penanaman pohon tidak semudah menanam pada permukaan tanah biasa.

“Nanti dalam design engineering untuk menanam pohon membutuhkan lobang yang besar, itu akan membawa tanah dari luar. Jadi tidak bisa mengandalkan tanah urukan yang ada di sana dan ditambah bahan lain yang bisa membantu tumbuhan bertahan dalam kondisi ekstrem,” jelasnya.

Mengenai tantangan pembangunan pelabuhan ramah lingkungan, Sri mengaku bahwa faktor air laut juga menjadi hal yang harus diperhatikan.

“Tentunya kita harus menganalisa apakah nanti di tempat yang akan kita tanami akan ada intrusi air laut yang terlalu banyak atau tidak, makanya ada salinitas yang akan kita ukur,” ucapnya.

Baca juga: Telan biaya fantastis, pembangunan "green port" butuh komitmen serius

Lebih lanjut Sri Wilarso menyampaikan bahwa proses studi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menemukan jenis tanaman yang cocok, cara menanam hingga lokasi yang tepat.

“Begitu hasil studi keluar, kemudian kita sampaikan ke direksi dan jika langsung disetujui untuk dieksekusi ya sudah bisa dilakukan pembangunan,” kata dia.

Pada kesempatan berbeda Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengatakan KCN senantiasa meneruskan komitmen untuk membangun green port.

Hingga per hari ini total penanaman mangrove di BUP PT KCN dari tahap 1 hingga tahap 2 sudah mencapai 1.080 meter dari target 1.700 meter

“BUP PT KCN telah menyediakan lahan sepanjang 1.700 meter sebagai areal hutan bakau. Penanaman tahap pertama yaitu sepanjang 600 meter dan telah tertanam dan juga sudah ada ekosistem yang hidup di dalamnya,” ujar Sri Wilarso.

Upaya penanaman mangrove tersebut, lanjutnya, merupakan dukungan KCN terhadap program rehabilitasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang menargetkan mangrove tertanam di lahan seluas 600.000 hektar pada 2024.

BUP PT KCN pun telah mensosialisasikan untuk menerapkan kepada masyarakat sekitar melalui program CSR Pendidikan sehingga masyarakat memiliki kesadaran atas pentingnya kesehatan.

Selain itu PT KCN juga rutin melakukan tes uji baku mutu kualitas udara di wilayah pelabuhan. Dari dua kali pengujian tes uji baku mutu menunjukkan bahwa hasil kualitas udara di BUP PT KCN di bawah ambang batas atau di bawah standar yang ditentukan oleh peraturan pemerintah.

"BUP PT KCN telah berkoordinasi dan menggandeng IPB untuk melakukan kajian-kajian dalam mendukung implementasi pelabuhan green port ini,” ucap Widodo. (INF)

Baca juga: KSOP perluas penghijauan di kawasan Marunda