Jakarta (ANTARA) - BPJAMSOSTEK berkomitmen dan turut berkolaborasi mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh penjuru Indonesia sebagaimana yang dicanangkan Wapres Ma'ruf Amin.
"BPJAMSOSTEK juga menyelenggarakan pelayanan publik. Konsentrasi kami sejalan dengan harapan pemerintah, menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat," kata Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, 17 instansi, termasuk BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menandatangani nota kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP, Selasa (28/6). Hadir pada acara tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai Menteri PANRB (ad interim).
Baca juga: Mahfud: MPP wujud reformasi menuju pelayanan publik berkelas dunia
Anggoro mengatakan keberadaan MPP di seluruh kabupaten dan kota akan mempermudah pekerja mendapatkan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta hingga melakukan pengajuan klaim.
Wapres Ma'ruf Amin sebelumnya mengatakan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak lahir hingga meninggal.
"Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana," kata Ma'ruf Amin.
Pada 2024, telah dicanangkan 100 persen MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia. "Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian, MPP yang telah berjalan harus terus dievaluasi efektifitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital," kata Wapres.
Mahfud MD mengatakan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan sejak awal kebijakan itu diadaptasi di Indonesia, yakni tahun 2017 silam.
Baca juga: Menteri PAN-RB: Mal pelayanan publik upaya tingkatkan kualitas layanan
Pada awalnya ditetapkan empat MPP percontohan, yakni DKI Jakarta, Batam, Surabaya, dan Banyuwangi. Kini 59 MPP yang beroperasi hingga Juni 2022.
"Masih terdapat 11 provinsi yang belum memiliki MPP, dan 449 kabupaten/kota yang juga belum memiliki MPP," kata Mahfud
Dia yakin pada tahun 2024, MPP yang beroperasi akan sesuai target yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Mampang Pasar Minggu Ivan Sahat H. Pandjaitan mengatakan MPP merupakan implementasi layanan yang mendekat kepada masyarakat. "Keberadaan MPP mempermudah masyarakat menjangkau serta mendapatkan layanan publik," ucapnya.
Baca juga: Wapres dorong pembangunan mal pelayanan publik permudah layanan publik
Kantor Cabang BPJAMSOSTEK juga mendukung percepatan MPP di seluruh Indonesia. "MPP memberikan kemudahan juga kepada peserta jaminan sosial mendapatkan layanan dari BPJAMSOSTEK," ujarnya.
Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
