Jakarta (ANTARA News) - Rencana kenaikan pendapatan Anggota DPR, walaupun masih berupa rencana dan belum direalisasikan, menunjukkan bahwa sensitifitas anggota DPR terhadap penderitaan rakyat sangat rendah. "Sangat rendah sensitifitasnya," kata Direktur "Resources of Indonesia Foundation" Azrul Tanjung, di Jakarta, Minggu, saat ditanya rencana kenaikan pendapatan anggota DPR. Azrul memahami bahwa kebutuhan anggota Dewan cukup tinggi, namun mereka juga harus memahami persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Padahal, katanya, saat ini tidak sedikit masyarakat yang pendapatannya menjadi berkurang akibat berbagai kenaikan harga terutama akibat kenaikan harga BBM. Sementara itu, katanya, keuangan negara juga belum baik benar karena APBN masih defisit. Berbagai bencana alam dan juga penyakit datang silih berganti yang memerlukan dana yang tidak sedikit untuk menanganinya. "Sebenarnya persoalan seperti itu yang harus dibicarakan terlebih dahulu dibanding kenaikan pendapatan anggota DPR," kata Azrul. Bahkan, katanya, pemerintah juga akan menaikkan tarif dasar listrik. Jika hal itu benar dilakukan maka penderitaan rakyat akan semakin bertambah. Industri-industri juga akan semakin merosot yang bisa berdampak kepada buruh. Seharusnya, kata Azrul, anggota DPR justru belajar untuk hidup sederhana serta meningkatkan kinerjanya lagi. "Di mana hati nurani anggota DPR, kondisi negara sulit yang dibicarakan masalah gaji," katanya. Azrul mengatakan jika negara makmur maka tidak masalah jika ada kenaikan pendapatan. Namun saat ini negara masih defisit. Diberitakan, ada rencana penambahan pendapatan untuk tingkat pimpinan DPR antara Rp 14 juta hingga Rp 16 juta lebih, sedangkan untuk anggota sekitar Rp 15 juta per bulan. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR Urusan Pengawasan, RB Suryama M Sastra (Fraksi PKS) menyatakan rencana kenaikan itu memang sudah termuat dalam anggaran 2006 dan sesuai dengan pagu definitif hasil pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Realisasi kenaikan pendapatan ini menunggu persetujuan Menteri Keuangan mengenai standar biaya khusus. Mengenai rencana Suryama akan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR karena dianggap membocorkan rahasia yang bertentangan dengan Tata Tertib Dewan, Azrul mengatakan, harus dipelajari secara cermat motif Suryama mengungkapkan masalah tersebut. Jika tujuannya adalah karena berpihak dan berpikir untuk rakyat maka patut didukung. Namun jika tujuannya hanya politis sementara maka perlu dipelajari. Oleh sebab itu, katanya, pimpinan BURT perlu arif menyikapi laporan tersebut. (*)
Copyright © ANTARA 2006
