Pagu indikatif tersebut terbagi atas program infrastruktur konektivitas Rp37,88 triliun dan program dukungan manajemen Rp2,37 triliun

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian menyampaikan pihaknya memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp40,25 triliun atau di bawah dari usulan yang ditawarkan sebesar Rp62,11 triliun.

“Pagu indikatif tersebut terbagi atas program infrastruktur konektivitas Rp37,88 triliun dan program dukungan manajemen Rp2,37 triliun,” ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu.

Anggaran tersebut digunakan untuk konservasi rutin jalan 47 ribu kilometer dan jembatan 510 ribu meter, revitalisasi drainase di 213 titik, padat karya, serta penanganan mendesak dan tanggap darurat sebesar Rp7,47 triliun

Kemudian penanganan infrastruktur jembatan senilai Rp4,7 triliun yang terdiri dari preservasi dan penggantian jembatan 125.806 meter, serta pembangunan dan duplikasi jalan 6.472 meter.

Lalu untuk penggunaan jalan sepanjang pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp22,44 triliun. Hal tersebut mencakup 303 kilometer penggunaan jalan, dan preservasi, rehabilitasi, rekonstruksi 3.831 kilometer.

Berdasarkan data, lanjutnya, kondisi jalan yang memiliki keadaan baik menurun atau kebanyakan berada di dalam kategori sedang.

“Jadi secara fundamental saya kira harus kita perbaiki komposisi ini karena jalan sedang ini relatif marginal, mudah turun menjadi jalan yang rusak ringan,” ungkapnya.

Selanjutnya, pembagian anggaran dimanfaatkan guna peningkatan aksesibilitas mulai penggunaan flyover/underpass/terowongan sepanjang 1.611 meter senilai Rp460 miliar. Juga penggunaan jalan bebas hambatan sebesar Rp2,85 triliun sepanjang 15 kilometer, serta dukungan manajemen lainnya Rp2,37 triliun.

“Pada tahun 2023, sekitar 40 persen dari keseluruhan anggaran atau Rp15,49 triliun dipakai untuk keberlanjutan multi years contract yang bersifat commited, tidak bisa diubah-ubah,” kata Hedy.

Pihaknya juga menargetkan travel time dalam jaringan jalan nasional mencapai 2,09 jam per 100 kilometer dengan aksesibilitas 84,6 persen, rating kondisi jalan 2,61 dari 5,0, dan rating keselamatan 2,95 dari 5,0.

“Terus terang saja, masalah kondisi rating jalan hal yang sangat penting. Namun saya kira kita masih kesulitan untuk mencari ruang pembiayaan yang memadai sehingga kami mohon maaf, kondisi jalan kita saat ini walaupun relatif secara traffic cukup aman untuk dilalui, tapi mungkin belum dirasa nyaman,” ucap Dirjen Bina Marga.

Baca juga: Pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp98,21 triliun
Baca juga: Anggaran Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR 2022 capai Rp39,7 triliun
Baca juga: PUPR targetkan program padat karya 2022 serap 55.695 tenaga kerja

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022