masih diperlukan sejumlah upaya untuk mendorong penyediaan data terpilah disabilitasJakarta (ANTARA) - Kepala Sekretariat Nasional SDGs Bappenas sekaligus Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengatakan Kementerian PPN mendorong penyediaan data terpilah disabilitas untuk mendukung pengambilan kebijakan inklusif di Indonesia.
"Untuk memperkuat riset khususnya terkait penyandang disabilitas di Indonesia, masih diperlukan sejumlah upaya untuk mendorong penyediaan data terpilah disabilitas oleh instansi penyedia data maupun kementerian/lembaga sektor terkait," kata Vivi dalam Konferensi Nasional MOST UNESCO Indonesia yang diadakan dalam jaringan diikuti di Jakarta, Rabu.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong penyediaan data terpilah disabilitas adalah meningkatkan kapasitas pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data terpilah disabilitas baik data statistik dasar maupun sektor di tingkat pusat dan daerah bahkan sampai desa.
Baca juga: KNIU: Tingkatkan peran dan hak kaum disabilitas dalam pembangunan
Langkah berikutnya adalah mengembangkan dan memutakhirkan berbagai panduan dan standar dalam memproduksi data terpilah disabilitas termasuk validasinya untuk menjamin kualitas data secara reguler mengacu pada standar internasional.
Upaya selanjutnya adalah mengarusutamakan isu disabilitas dalam berbagai kajian implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan seperti isu perlindungan sosial, pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, air minum dan sanitasi, serta fasilitasi publik ramah penyandang disabilitas.
Kemudian, dilakukan penyusunan repositori hasil-hasil pemantauan dan evaluasi serta riset-riset tujuan pembangunan berkelanjutan utamanya terkait dengan kelompok penduduk disabilitas untuk membuktikan prinsip tidak ada seorang pun yang tertinggal diterapkan dalam implementasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
Baca juga: Indonesia berkomitmen perluas perlindungan sosial bagi disabilitas
Vivi mengatakan riset yang semakin lengkap menjadi landasan yang kuat bagi penyusun kebijakan agar lebih berbasis bukti dan menjadi langkah awal untuk mengatasi disparitas hasil pembangunan.
Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah penguatan upaya implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas seperti penguatan akses keuangan, teknologi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas, kebijakan dan kelembagaan serta kemitraan multipihak.
Vivi menuturkan untuk memenuhi komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan aksi-aksi nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat khususnya penyandang disabilitas.
Baca juga: BRIN perkuat ekosistem riset kebijakan inklusif bagi kaum disabilitas
Para pemangku kepentingan tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, filantropi, akademisi dan peneliti, lembaga swadaya masyarakat, media dan berbagai unsur masyarakat lainnya.
"Dengan mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas di berbagai aspek pembangunan, prinsip tidak ada seorang pun yang tertinggal betul betul dapat diterapkan dan target-target tujuan pembangunan keberlanjutan Indonesia dapat dicapai tepat waktu," ujarnya.
Baca juga: Indonesia pastikan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
