KNIU: Tingkatkan peran dan hak kaum disabilitas dalam pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Itje Chodidjah mendorong agar peran dan hak penyandang disabilitas ditingkatkan dalam pembangunan.

"Setiap orang baik non-disabilitas maupun disabilitas memiliki keunggulan dan keunikannya masing masing. Kelompok penyandang disabilitas juga memiliki hak, kedudukan, kesempatan yang sama dengan masyarakat non-disabilitas," kata Itje di Konferensi Nasional MOST UNESCO Indonesia yang diadakan dalam jaringan di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, Itje mengatakan upaya menggali potensi seseorang penyandang disabilitas serta meningkatkan literasi dan inklusivitas dalam dunia usaha dan dunia industri, juga sangat penting untuk memaksimalkan potensi Produk Domestik Bruto pemerintah.

Ia mengatakan kolaborasi dan kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan termasuk media dan kementerian/lembaga terkait harus terus dilakukan untuk memberi ruang komunikasi, mengadvokasi isu disabilitas dan memanusiakan penyandang disabilitas guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai langkah awal pengembangan potensi penyandang disabilitas dan meminimalisasi pengucilan terhadap mereka, maka perlu dilakukan upaya/solusi strategis yang berfokus pada perubahan sosial dan kesetaraan pemenuhan hak asasi manusia seperti penyediaan akses penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Upaya strategis itu juga berkaitan dengan penyediaan sektor usaha kreatif yang ramah, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan, penghilangan stigma dan sikap diskriminatif, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan dan kesetaraan.

Itje menuturkan kurangnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan umumnya disebabkan oleh stigma miring di masyarakat terhadap para penyandang disabilitas.

Dalam stigma itu, penyandang disabilitas dipandang sebagai kelompok manusia yang selalu memerlukan bantuan atau memerlukan uluran tangan agar dapat melakukan sesuatu.

Menurut Itje, stigma masyarakat umum yang cenderung mendiskriminasi para penyandang disabilitas juga menjadi suatu persoalan yang harus segera diatasi.

Sementara proses pembangunan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan kesehatan. Oleh karenanya, pembangunan harus bersifat inklusif bagi penyandang disabilitas.

Di samping itu, Itje menuturkan penguatan ekosistem riset untuk kebijakan inklusif guna meningkatkan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas di dalam pembangunan harus segera dilakukan.

Ia berharap program Management of Social Transformation (MOST) UNESCO untuk melakukan penelitian secara komprehensif setidaknya akan mengarah pada perbaikan peran dari para penyandang disabilitas.