mendorong institusi lembaga riset berperan aktif memberikan pemikiranJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Indonesia Muhadjir Effendy mengatakan diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas.
"Kolaborasi lintas sektor yang dimaksud dibutuhkan dalam menetapkan kebijakan dan perencanaan program berdasarkan bukti atau dengan pelibatan aktif serta peningkatan kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas," kata Menko PMK Muhadjir di Konferensi Nasional MOST UNESCO Indonesia yang diadakan dalam jaringan di Jakarta, Rabu.
Menko PMK Muhadjir menuturkan disabilitas merupakan isu multisektoral yang mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga ketenagakerjaan.
Oleh karenanya, Muhadjir mengatakan untuk menyasar isu-isu strategis terkait disabilitas, dibutuhkan peran serta dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, periset, organisasi-organisasi sosial keagamaan dan juga organisasi disabilitas untuk terlibat di dalamnya.
Menko PMK Muhadjir menuturkan semua pemangku kepentingan berkolaborasi agar hak-hak kelompok penyandang disabilitas dapat dipenuhi.
Konferensi Nasional MOST UNESCO Indonesia tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kebijakan inklusif dalam meningkatkan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas.
"Saya menaruh harapan besar agar konferensi ini dapat mendorong berbagai institusi khususnya lembaga-lembaga riset untuk berperan aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran demi terwujudnya cita-cita mulia penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas," ujarnya.
Baca juga: Indonesia berkomitmen perluas perlindungan sosial bagi disabilitas
Baca juga: Menko PMK: Indonesia bangun pendataan disabilitas yang akurat
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan pembangunan berbasis kebijakan inklusif untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dapat terwujud jika seluruh komponen bangsa menjalankan perannya.
Komponen bangsa Indonesia tersebut termasuk pemerintah, lembaga riset, universitas, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, praktisi, dan penggiat masyarakat untuk disabilitas.
"Kita bisa membangun kolaborasi multipihak termasuk di dalamnya adalah mengembangkan metodologi-metodologi lebih inklusif untuk memberikan peranan yang lebih penting terkait dengan emansipasi dan partisipasi para penyandang disabilitas secara perorangan maupun di dalam kerangka kelembagaan," ujarnya.
Oleh karena itu, Handoko menuturkan riset-riset terkait disabilitas dengan pendekatan interseksional menuju kesetaraan partisipasi penyandang disabilitas harus mampu mentransfer hasil-hasil riset menjadi kebijakan yang berbasis bukti dan sains.
Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST) UNESCO Tri Nuke Pudjiastuti mengatakan konferensi nasional tersebut mengusung isu-isu strategis terkait disabilitas termasuk riset dan tata kelola data tentang disabilitas untuk kebijakan inklusif Indonesia.
Selain itu, konferensi nasional tersebut juga membahas isu strategis tentang pemenuhan hak pendidikan secara inklusif, pemenuhan hak atas akses dan pelayanan kesehatan, peningkatan hak akses ketenagakerjaan, dan peningkatan perlindungan sosial yang inklusif.
Nuke menuturkan konferensi itu juga mengusung isu terkait pemenuhan hak atas keadilan, partisipasi politik dan hak sipil lainnya, pengembangan riset teknologi alat bantu bagi penyandang disabilitas dan pendanaan riset disabilitas sebagai bagian dari Prioritas Riset Nasional.
Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun Peta Jalan Agenda Riset Nasional tentang Disabilitas 2023-2029, dan juga memberikan masukan kebijakan pada isu-isu penting bagi pemangku kepentingan.
Baca juga: Indonesia pastikan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas
Baca juga: Komite MOST UNESCO akan kawal dan susun peta jalan riset disabilitas
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
