Pemkab Lombok Tengah mulai sosialisasi Kurikulum Merdeka

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka akan diterapkan mulai tahun ajaran 2022/2023 dan saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada semua sekolah di daerah ini.

"Lombok Tengah telah siap menerapkan Kurikulum Merdeka program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Lalu Idham Khalid di Praya, Rabu.

Ia mengatakan, dari ratusan sekolah di Lombok Tengah, baik sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA) sekitar 80 persen di antaranya akan menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ini. Sedangkan sisanya secara bertahap dan ditargetkan pada 2023 semua sekolah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.

"Itu yang telah mendaftarkan diri untuk menerapkan Kurikulum Merdeka untuk tahap awal," katanya.

Sementara itu, Widyaprada Kemendikbudristek Baiq Vina Handayani mengatakan implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan melalui sistem aplikasi platform merdeka mengajar, sehingga materi yang disampaikan lebih cepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan adanya program ini diharapkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini bisa memicu kemerdekaan di bidang pendidikan agar bisa lebih baik.

"Hal itu untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di era kemajuan teknologi digital saat ini," katanya.

Kelebihan Kurikulum Merdeka tersebut salah satunya para guru bisa melakukan asesmen kemampuan peserta didik dalam belajar. Selain itu salah satu contoh untuk siswa SMA yang jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bisa mempelajari mata pelajaran di jurusan Ilmu Pelajaran Sosial (IPS) dan sebaliknya.

"Guru diberikan kesempatan untuk menyusun strategi program pembelajaran yang pas atau sesuai dengan program sekolah," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Lombok Tengah saat ini terus melakukan sosialisasi kepada semua sekolah yang telah mendaftar dan siap untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar tersebut.

"Kita berharap supaya masyarakat atau orang tua wali bisa mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia," katanya.