Banjarmasin (ANTARA News) - Ketua MPR Hidayat Nurwahid berpendapat berapa pun besaran kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tetap akan memberatkan masyarakat Indonesia terutama yang berpenghasilan rendah."Pemerintah sebaiknya tidak menaikan TDL atau setidaknya menunda sampai masyarakat dinilai siap menghadapi berbagai dampak yang mengikuti," katanya menjawab pertanyaan pers usai menjadi salah seorang pembicara pada forum dialog "Bersama Membangun Benua Sejahtera" di Banjarmasin, Sabtu yang merupakan rangkaian kegiatan Muswil I DPW PKS Kalsel.Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan dapat memahami perhitungan ekonomi yang dilakukan pemerintah sehingga memutuskan tetap perlu menaikan TDL."Apapun alasannya dan berapun tingkat kenaikan TDL tetap akan memberatkan masyarakat yang memang belum mengalami perbaikan pendapatan," ucapnya. Menko Perekonomian Boediono kepada pers di Jakarta, Jum`at (10/3) memastikan pemerintah tetap akan menaikan TDL meskipun lebih rendah dari asumsi perhitungan kantor Menko Perekonomian yakni di bawah 15 persen. Menyinggung kabar rencana kenaikan gaji PNS termasuk anggota DPR, Hidayat Nurwahid justru menyarankan kalau memang pemerintah menganggap perlu menaikan gaji maka yang menjadi prioritas adalah para PNS, anggota Polri dan TNI pangkat rendah dan golongan rendah. Ketua MPR Hidayat Nurwahid justru mendesak segera ditetapkannya Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (APP) sebagai upaya untuk menyelamatkan moral bangsa agar tidak lebih terpuruk. Dia menilai berbagai pendapat dan komentar yang menentang RUU APP sudah banyak yang ngawur seperti mengkaitkan dengan adat budaya serta seni yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. "Saya berani mengatakan mereka yang menentang RUU PPA itu pasti belum membaca atau tidak memahami atau punya tujuan lain," tegasnya. Ketua MPR Hidayat Nurwahid tetap mendesak agar RUU APP dapat segera disahkan menjadi UU agar bisa segera terwujud tatanan moral bangsa Indonesia. Disebutkan, pornografi di Indonesia sudah masuk pada tingkat parah dan bahkan lebih parah dibanding negara-negara maju seperti Singapura. "Di Singapura saja yang penduduknya bukan mayoritas Islam, tayangan-tayangan televisi tidak ada seperti di Indonesia yang selalu menawarkan pornografi," katanya. Pada forum dialog di Banjarmasin itu, Hidayat Nurwahid tampil sebagai pembicara bersama Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan anggota DPR fraksi PKS asal daerah pemilihan Kalsel Habib Aboe Bakar Al Habsyi.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
