Hingga Juni 2022, sudah terdapat 59 MPP yang saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi BPJS Kesehatan untuk menyediakan MPP di setiap daerah

Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan menghadirkan layanan di fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka mendukung kemudahan pelayanan kepada publik.

"Hingga Juni 2022, sudah terdapat 59 MPP yang saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi BPJS Kesehatan untuk menyediakan MPP di setiap daerah," kata Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin yang dilansir dari keterangan tertulis BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa.

Wapres saat hadir dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP mengatakan pemerintah terus mendorong seluruh kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik untuk menghadirkan MPP bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Wapres seluruh pelayanan di bidang apapun harus bisa diakses oleh masyarakat secara mudah. Kehadiran kanal layanan melalui MPP harus terus dioptimalkan oleh seluruh pihak di seluruh daerah.

“Namun dalam percepatan menghadirkan kanal layanan MPP, kualitas pelayanan yang diberikan tidak boleh luput dari perhatian dan perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas dan kesiapan untuk menghadirkan MPP digital,” katanya.

Wapres menambahkan, keberhasilan MPP di kabupaten/kota menjadi salah satu tolok ukur dalam mencapai keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Untuk itu, ia menekankan kepada tim taskforce percepatan pembangunan MPP untuk bekerja dan berkoordinasi secara intensif dalam pencapaian target.

Selain itu, Wapres meminta seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik untuk berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya demi mempercepat menghadirkan kanal layanan MPP di seluruh wilayah Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten untuk memperluas jaringan pelayanan di bidang kesehatan.

Menurutnya, dengan keberadaan kanal pelayanan BPJS Kesehatan yang terdapat pada MPP di seluruh wilayah Indonesia bisa mempermudah masyarakat untuk menjangkau pelayanan dengan mudah.

“Kehadiran kanal pelayanan BPJS Kesehatan di MPP seluruh wilayah Indonesia merupakan wujud pelayanan prima untuk memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN," ujarnya.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan peserta dengan menghadirkan beragam inovasi di bidang pelayanan kesehatan, salah satunya melalui MPP, katanya menambahkan.

Kanal pelayanan yang dihadirkan tersebut merupakan wujud sinergi yang nyata antara BPJS Kesehatan dengan seluruh pihak dalam memberikan pelayanan publik.

Menurutnya, layanan yang diberikan MPP bisa mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan publik. Diharapkan, tumbuh komitmen kuat yang diberikan BPJS Kesehatan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan untuk mendorong percepatan MPP di seluruh wilayah, dibutuhkan penguatan dan komitmen dalam upaya percepatan.

Hal tersebut dimulai dari penguatan komitmen pimpinan daerah setempat untuk mendukung terselenggaranya MPP, penguatan dukungan DPRD agar terbentuknya MPP serta penguatan pemahaman dan dampak terhadap transformasi pelayanan publik.


Baca juga: BPJS Kesehatan raih penghargaan di kompetisi inovasi pelayanan publik

Baca juga: Telemedisin jangkau layanan JKN hingga pelosok

Baca juga: BPJS Kesehatan sabet top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji

Baca juga: BPJS Kesehatan perkuat layanan FKTP jika pandemi bergeser ke endemi

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022