"Tadi kita mendengarkan beberapa usulan Gubernur Kalbar terkait program pembangunan di Kalbar yang belum direalisasikan oleh pemerintah pusat. Kami siap untuk memperjuangkannya karena apa yang diprogramkan Pemprov Kalbar cukup realistis dan sesuai kebutuhan daerah," kata Mahyudin di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan beberapa program pembangunan di Kalbar, seperti pembangunan tol yang menghubungkan Pontianak-Singkawang dirasakan memang sudah selayaknya untuk dibangun di Kalbar.
Baca juga: Anggota DPD RI dorong dilakukan revolusi perilaku berlalu lintas
"Sudah saatnya pembangunan diarahkan ke daerah karena saat ini di Ibu Kota Jakarta sudah banyak dibangun tol, sementara di Kalbar satu pun belum ada tol," tuturnya.
Kemudian terkait rencana pemekaran wilayah Kalbar dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya, paparnya, hal itu akan diperjuangkan DPD RI karena memang perlu dilakukan mengingat wilayah Kalbar yang luas dan itu menjadi keinginan terbesar masyarakat.
Baca juga: LaNyalla sebut DPD RI tidak memiliki ruang tentukan perjalanan bangsa
Baca juga: DPD RI: RUU Pemerintahan Digital tingkatkan kualitas pelayanan publik
"Kemudian ada beberapa lagi program pembangunan yang disampaikan kepada kita, termasuk berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Kalbar, semua sudah kita tampung dan akan kita perjuangkan di pusat," kata Mahyudin.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan permasalahan sertifikat tanah yang belum banyak dimiliki petani.
"Kita berharap DPD RI dapat membantu Pemprov Kalbar menyampaikan beberapa tantangan dan hambatan pelaksanaan pembangunan di Kalbar kepada pemerintah pusat," kata Sutarmidji.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
