Ketua DPRA ajak nelayan Aceh konsisten jaga kedaulatan RI

nelayan tetap harus menjaga kedaulatan negara. Selain itu kemanusiaan juga harus kita selamatkan

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri alias Pon Yahya mengajak para nelayan daerah ini selalu konsisten menjaga kedaulatan negara RI serta terus menjadi yang terdepan dalam upaya penyelamatan di laut.

"Aceh daerah terdepan dalam penyelamatan pengungsi di Indonesia. Para nelayan tetap harus menjaga kedaulatan negara. Selain itu kemanusiaan juga harus kita selamatkan," kata Pon Yahya di Banda Aceh, Selasa.

Hal itu disampaikan Pon Yahya pada seminar internasional yang bertema “Rescue of Refugees at The Sea: Loopholes Between Indonesian Law and Adat Aceh” yang digelar Yayasan Geutanyoe, di Banda Aceh.

Pon Yahya mengatakan aksi penyelamatan pengungsi yang dilakukan nelayan Aceh selama ini sesuai dengan hukum adat yang mewajibkan nelayan Aceh menolong siapa pun membutuhkan bantuan di laut.

"Hukum adat laut Aceh ini sejalan dengan hukum laut internasional (UNCLOS), dan itu sangatlah sejalan," ujarnya.

Pon Yahya berharap seminar internasional penyelamatan di laut ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa dipadukan antara hukum internasional, nasional, dan hukum adat laut dalam upaya penanganan pengungsi.

"Jika dipadukan maka bisa menjadi produk hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi penyelamat berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan," kata politikus Partai Aceh itu.

Selain permasalahan pengungsi, kata Pon Yahya, Aceh saat ini juga sedang dalam permasalahan sengketa empat pulau di Aceh Singkil dengan provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, sengketa tersebut bisa mengarahkan benturan fisik antara nelayan Aceh dengan nelayan Sumatera Utara. "Apabila tidak diantisipasi maka dapat menyebabkan disintegrasi bangsa," katanya.

Pon Yahya menuturkan permasalahan batas Aceh menjadi poin penting salah satu perjanjian damai Aceh terkhusus poin 1.1.4 tentang Perbatasan Aceh dan poin 1.1.4 tentang Teritorial Laut Aceh yang tercantum dalam MoU Helsinki.

"Karena itu kita berharap kepada Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Aceh segera menyelesaikan sengketa empat pulau tersebut, sebelum potensi konflik itu terjadi," demikian Pon Yahya.