Ekonom dorong penguatan peran satgas pangan jelang Pemilu 2024

Yogyakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mendorong penguatan peran satuan tugas (satgas) pangan menjelang Pemilu 2024 karena dimungkinkan impor bahan pangan bakal meningkat.

"Ini perlu diantisipasi dengan memaksimalkan ketugasan satgas pangan secara optimal," kata Bhima melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, pengawasan impor pangan jelang hajatan pemilu perlu diperhatikan, baik akurasi data pangan yang wajib dilakukan pemutakhiran secara berkala, maupun terhadap para importir pangan.

"Impor pangan kerap meningkat menjelang gelaran akbar Pemilu. Memang harus diakui beberapa kebutuhan pangan seperti bawang putih, gandum hingga gula masih bergantung pada impor, namun kepatuhan terhadap aturan yang berlaku tidak boleh dikesampingkan," ujar dia.

Menurut dia, fungsi satgas pangan sebagai pengawas rantai pasok bahan pangan baik impor maupun pangan yang bersumber di dalam negeri menjadi modal keseriusan Pemerintah yang harus didukung.

Selama satgas pangan mampu membantu investigasi pelanggaran importir yang tidak memiliki izin, kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian teknis dengan memberikan sanksi bagi importir nakal, menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir atas pengawasan impor pangan.

"Setiap ada sinyal kenaikan harga pangan, akan muncul risiko penimbunan. Tugas satgas pangan sebagai garda terdepan tentu diharapkan bukan saja membongkar praktik penimbunan, tapi juga melakukan upaya pencegahan seperti menghidupkan 'early warning system' (peringatan dini) di titik distribusi yang rawan apabila ada kejanggalan terkait jumlah pasokan maupun harga," kata dia.

Ia menilai kinerja satgas pangan dalam membongkar kasus pangan seperti kasus pengemasan kembali minyak goreng hingga kebocoran minyak goreng keluar negeri selama terjadi pelarangan ekspor beberapa waktu lalu perlu mendapatkan dukungan dan apresiasi.

Kasus impor bawang putih di mana 48.000 ton bawang putih tidak memiliki rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) juga tidak luput dari pengawasan satgas pangan sehingga berhasil dilaporkan dan sanksi dijatuhkan pada importir.

"Satgas pangan cukup sigap dalam memberantas praktik spekulan pangan, sehingga memberikan 'shock therapy' kepada oknum yang ingin meraup untung berlebih ditengah kenaikan harga pangan," kata dia.

Meski demikian, ia menuturkan tugas memperkuat satgas pangan perlu dibarengi berbagai kebijakan lain seperti menambah alokasi subsidi pangan, hingga penambahan produktivitas lahan dengan bantuan program reforma agraria, pemberian alsintan, dan adopsi teknologi.