"Meski telah diratifikasi sejak 1998, namun ironisnya kasus-kasus penyiksaan masih terus terjadi," kata Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang pada webinar dalam rangka memperingati Hari Antipenyiksaan Internasional di Jakarta, Senin.
Baca juga: LPSK yakini praktik penyiksaan baru sebatas fenomena "gunung es"
Bahkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dinilai Komnas Perempuan jarang sekali digunakan sebagai rujukan dalam menangani kasus-kasus penyiksaan.
Atas dasar itu, sejumlah lembaga hak asasi manusia yang tergabung di Kerja untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) terus mendorong Pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT).
OPCAT jelas dia, merupakan protokol pilihan yang mengatur mekanisme pencegahan penyiksaan. Seperti perjanjian lainnya, perjanjian tersebut menambahkan klausul dari perjanjian pokok yaitu konvensi menentang penyiksaan.
"Titik perhatian protokol ini adalah pencegahan melalui pengawasan atas tempat-tempat tahanan dan tempat tercabutnya kebebasan," jelas dia.
Ia menambahkan meskipun hingga kini pemerintah belum meratifikasi OPCAT, namun Komnas Perempuan mengapresiasi disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Dalam undang-undang tersebut salah satu bentuk kekerasan seksual yang dikenali ialah penyiksaan seksual. Masuknya penyiksaan seksual ke dalam bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang TPKS diharapkan dapat menangani bahkan mencegah kasus di kemudian hari.
Senada dengan itu, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menegaskan konstitusi Indonesia menjamin hak bebas dari penyiksaan dalam kondisi apa pun. Hal itu diperkuat dengan komitmen Indonesia dalam menentang penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
Lahirnya Undang-Undang TPKS, kata dia, menjadi terobosan penting dan harus dipastikan dengan memperkuat mekanisme pencegahan dari penyiksaan.
Baca juga: Komnas Perempuan: Cegah penyiksaan untuk bangun budaya HAM
Baca juga: LPSK dorong norma penyiksaan masuk ke RKUHP
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
