Menperin ke Jepang, petakan masalah dan potensi IKM komponen otomotif

Kementerian Perindustrian terus mendukung IKM komponen otomotif agar berdaya saing dan mampu menjadi bagian dari supply chain industri otomotif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Jepang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ke Jepang untuk melakukan pertemuan dengan delegasi bisnis Industri Kecil dan Menengah (IKM) komponen otomotif dan Toyota Indonesia Diaspora Group di Nagoya, Jepang, pada 26 Juni 2022.

Pertemuan tersebut untuk memetakan masalah yang dihadapi oleh IKM komponen otomotif, khususnya Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) dalam upaya menjalin kerja sama dengan industri otomotif Jepang.

"Kementerian Perindustrian terus mendukung IKM komponen otomotif agar berdaya saing dan mampu menjadi bagian dari supply chain industri otomotif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Jepang," ujar Menperin Agus melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Ia berharap IKM komponen dapat menunjukkan kapasitas dan kemampuan produksi sesuai kebutuhan industri otomotif Jepang.

Untuk itu, kata dia, IKM komponen harus proaktif menjalin hubungan yang baik dengan pengusaha Jepang, sekaligus membuktikan diri sebagai pemasok suku cadang yang paling kapabel dan andal di Asia.

Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah dan IKM komponen harus dapat menyelesaikan empat tantangan dan hambatan dalam upaya menjadi bagian dari rantai pasok yang lebih luas.

Pertama, terkait pendanaan yang belum mendapat dukungan sepenuhnya dari lembaga keuangan, berdasarkan pertimbangan bankability, skala atau ukuran perusahaan, dan faktor belum tersedianya produk perbankan yang tepat.

Kemenperin, kata dia, akan berdiskusi dengan MUFG untuk menjajaki kemungkinan skema pembiayaan khusus bagi IKM komponen otomotif.

Kedua, masalah kualitas dan skalabilitas produk. Untuk meningkatkan kualitas IKM, Kemenperin memiliki banyak program pendampingan, seperti pendampingan pengembangan dan sertifikasi produk, implementasi teknologi 4.0, restrukturisasi mesin, layanan desain produk, pembangunan material center, serta dukungan promosi atau pameran.

"Selain itu, kami juga memiliki program-program pelatihan dan vokasi yang dapat membantu pelaku IKM dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen yang baik, termasuk balai-balai yang menyediakan layanan dan bantuan terkait permesinan," jelas Menperin.

Ketiga, permasalahan minimnya mentorship yang membimbing IKM dalam produksi, manajemen, kontrol kualitas, dan proses manufaktur lainnya.

Menperin berharap pelaku IKM dapat memanfaatkan kegiatan forum yang akan diselenggarakan Senin (27/6) untuk melakukan pendalaman, menjelajahi peluang, dan membangun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan otomotif asal Jepang.

Terakhir, masalah keterhubungan IKM dengan sektor otomotif di negara lain. Persoalan ini akan dicari pemecahannya melalui forum bisnis tersebut, yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo dan melibatkan delegasi bisnis IKM komponen otomotif yang tergabung dalam PIKKO.

Menperin menambahkan bisnis otomotif Jepang di negara-negara lain, khususnya di ASEAN, juga memberikan peluang bisnis yang lebih besar untuk komponen kendaraan yang murah, namun berkualitas tinggi.

"Saya berharap para pelaku IKM komponen otomotif dapat menjajaki peluang untuk menjadi bagian dari supply chain autoparts mobil Jepang untuk negara-negara tersebut," ujar Menperin Agus.

Sementara itu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Jepang Heri Akhmadi menyebutkan forum tersebut untuk mendorong peran IKM komponen otomotif agar dapat memperlihatkan kemampuan dalam rantai pasok.

Terkait program Kemenperin untuk meningkatkan daya saing IKM komponen otomotif, Ketua Umum PIKKO Rosalina Faried menyatakan IKM yang mengikutinya telah naik kelas menjadi global supply chain, baik sebagai tier-2 maupun tier-3 industri otomotif.

“Program yang diberikan Kemenperin kepada IKM komponen otomotif seperti program peningkatan kapasitas SDM IKM, pembangunan sentra IKM, bisnis matching termasuk ekosistemnya, serta retrukturisasi mesin/peralatan. Yang terpenting, IKM komponen otomotif membutuhkan pengawalan dan pendamping terus menerus dari pemerintah," ujarnya.