Menggapai asa keadilan BBM satu harga di Kaltara

Tarakan (ANTARA) - Selasa (21/6/2022) pagi itu, sebuah Pesawat Cesna 208 sudah parkir di Bandara Juata, Tarakan, Kalimantan Utara, siap-siap menuju ujung negeri, yakni Bandara Yuvai Semaring, Krayan, Kabupaten Nunukan, juga wilayah Kaltara yang berbatasan darat dengan negara tetangga, Malaysia.

Ternyata bukan satu, tapi ada tiga pesawat sejenis dengan ukuran hampir sama yang hari itu ke perbatasan tapi bukan untuk membawa penumpang, namun mengangkut BBM (bahan bakar minyak) ke wilayah perbatasan yang jaraknya ratusan kilometer dari Tanjung Selor (Ibu Kota Provinsi Kaltara).

Kegiatan itu merupakan upaya pemerintah yang menugaskan Pertamina untuk menggapai asa keadilan BBM satu harga di ujung negeri.

BBM dari udara itu, selanjutnya diangkut dengan tujuan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ke wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) tepatnya di Krayan Induk, Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan negara Malaysia.

"Satu pesawat membawa Bio Solar sebanyak 1.400 liter, pesawat kedua mengangkut Pertalite sedangkan pesawat ketiga, saat itu akan memuat 600 liter Pertalite dan Bio Solar sebanyak 800 liter batal berangkat karena cuaca buruk," kata Area Manager Communication, Relation and CSR Regional Kalimantan, Susanto August Satria dihubungi dari Tarakan, Selasa (21/6).

Penggunaan pesawat merupakan satu – satunya jalur udara yang dapat dilakukan Pertamina untuk melaksanakan mandat yang diberikan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga terjangkau.

Para patriot Pertamina terus berjuang untuk mengantarkan BBM ke wilayah akses yang tersulit seperti di Krayan yang berbatasan dengan Malaysia Timur.

Dari mulai jalur laut, darat dan udara, dimana BBM dan elpiji diangkut dari Depo Pertamina yang ada di Balikpapan dengan kapal LCT (Landing Craft Tank) dengan waktu tempuh selama lima hari menuju Tarakan.

Adanya ketersediaan BBM Satu Harga di perbatasan, yang sama dengan daerah lain di seluruh Indonesia, merupakan wujud keadilan energi untuk seluruh anak bangsa. Wilayah Kaltara saat ini sudah memiliki 18 titik BBM Satu Harga yang menyebar di empat kabupaten dan satu kota.

Berbagai sarana dan prasarana digunakan oleh para patriot Pertamina untuk mengantarkan BBM dan elpiji ke seluruh wilayah provinsi termuda di Tanah Air ini.
Kendala cuaca merupakan salah satu faktor utama dalam mengangkut BBM dan elpiji di Kaltara.

Gelombang besar membuat LCT terkadang menunda pengangkutan BBM dan elpiji menuju Tarakan. Bila melalui jalan darat di perbatasan Kalimantan Timur dan Kaltara, bila hujan terus – menerus terkadang jalan ekstrem yang dilalui. Namun hal itu tidak menggentarkan para patriot Pertamina untuk terus membawa BBM dan elpiji kepada masyarakat Kaltara.

Kondisi cuaca dari beberapa jalur pengangkutan BBM menjadi terhambat, sehingga pasokannya menjadi berkurang. Hal tersebut tentu membuat warga menjadi resah dan terjadi antrean untuk membeli, karena khawatir tidak mendapatkan BBM.

Mengenai masih ditemukannya antrean BBM di beberapa Stasiun SPBU, Satria mengatakan masyarakat jangan panik membeli BBM. "Pembatasan pembelian BBM itu merupakan kebijakan pemerintah setempat supaya semua dapat BBM," katanya.

Warga perbatasan dengan Malaysia Timur kini mengakui pasokan BBM kembali lancar setelah pekan lalu sempat terhambat akibat satu pesawat udara mengalami kerusakan dan kondisi cuaca buruk.

"Pasokannya sudah lancar, BBM bersubsidi ke wilayah Krayan Tengah pada minggu lalu memang mengalami kekurangan pasokan BBM," kata Kepala Desa Binuang, Kecamatan Krayan Tengah, Kalvin, yang dihubungi via telpon di Krayan, Kabupaten Nunukan.

Jalur udara adalah satu-satunya cara paling efektif menjangkau kawasan itu. Jalur sungai sangat sulit dilewati karena lintasan jiran yang panjang dan berbahaya. Sedang jalur darat sebagian masih jalan tanah milik perusahaan perhutanan atau HPH.

Kekurangan pasokan ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Serawak itu karena pesawat air traktor yang mengangkut BBM Tarakan - Long Bawan tidak terbang karena rusak.

Namun, saat ini sudah kembali normal, karena pihak Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM ke wilayah Krayan. Pihak Pertamina menggunakan pesawat Air Smart dengan kapasitas muatan kurang lebih 1,2 ton.

Warga di perbatasan ini, untuk mendapatkan BBM sebanyak tiga liter mereka harus berbagi. Sesuai kebijakan dari pemerintah daerah setempat.

Bila ada BBM tiba di wilayah mereka, terkadang pihak kecamatan meminta kepala desa untuk mendata guna dapat dibagi BBM supaya warga semua mendapatkannya dengan rata.

Hal senada diungkapkan juga oleh Camat Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, Elpis Yedija bahwa kondisi terakhir di penghujung bulan Juni 2022, pasokan BBM agak terbatas karena kondisi jalan rusak.

"Jalan yang rusak ini antara Long Bagun, Mahulu dan Long Boh, Malinau," kata Elpis. Jalan yang dimaksud berada dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kayu yang sedang tidak beroperasi, sehingga jalannya tidak diurus, ditambah dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrem beberapa bulan lalu.

Selain itu juga akibat adanya kegiatan pengerjaan jalan dari beberapa perusahaan yang menggunakan jalur tersebut untuk mengangkut material.

"Harapan kita, semoga dengan dibenahi-nya beberapa titik jalan yang rusak ini bisa memperlancar pasokan BBM, sembako dan lain - lain," kata Elpis.

Akses BBM Satu Harga

Guna memperlancar pasokan di seluruh wilayah Kaltara, maka diperlukan ada sinergitas antara Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang membahas akses pendistribusian BBM Satu Harga melakukan koordinasi antara Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Tanjung Selor, Bulungan pada tanggal 22 April 2022.

Tujuannya untuk membahas sembilan ruas jalan dan 11 dermaga akses SPBU BBM Satu Harga di wilayah Kaltara yang memerlukan perbaikan dan pembangunan.

Zainal mengatakan program BBM Satu Harga bertujuan untuk mengurangi disparitas harga dan untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan energi.

“Saya berharap dari pertemuan ini dapat memberikan perbaikan akses guna mempercepat pendistribusian BBM ke lembaga penyalur BBM Satu Harga. Sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar,” katanya.

Kaltara telah dibangun 18 titik lokasi lembaga penyalur BBM Satu Harga. Satu titik lokasi yang dinilainya cukup menantang untuk mewujudkan SPBU BBM Satu Harga, yakni di Kecamatan Krayan.

“Untuk mencapai ke sana, BBM harus disalurkan melalui tiga moda transportasi. Yakni darat, laut dan udara," kata Zainal.

Karena kondisi wilayah Krayan yang hanya mampu dijangkau oleh pesawat khusus jenis air traktor. Melihat kondisi ini dia berharap proyek pembangunan jalan darat dari Malinau ke Long Bawan segera terwujud.

Dia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi di Kaltara. Pertama mengenai pendistribusian BBM di beberapa lembaga penyalur untuk BBM jenis Pertalite sering kosong. Hal ini terjadi setelah BBM jenis Pertalite menjadi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Masih ada sejumlah lembaga penyalur BBM yang pendistribusiannya melalui Depo Tarakan. Seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau, sehingga lembaga penyalur sulit untuk melakukan monitoring dan pengendalian.

Kemudian jumlah transportasi darat untuk pendistribusian BBM harus dievaluasi ulang untuk mengimbangi pertumbuhan lembaga penyalur BBM yang semakin meningkat jumlahnya.

“Saya berharap kepada BPH Migas untuk dapat mengevaluasi ulang jumlah kuota BBM yang diberikan ke Kaltara. Sesuai dengan usulan kabupaten kota se-Kaltara," kata Zainal.

Kemudian kepada PT. Pertamina Patra Niaga, diharapkan juga melakukan evaluasi ulang jalur pendistribusian BBM untuk beberapa lembaga penyalur BBM di Bulungan, Malinau dan Tana Tidung.

Diperlukan kegiatan monitoring pendistribusian mudah dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah setempat. Zainal menyarankan untuk jalur dialihkan ke Pertamina Jobber Berau.

Akses energi yang berkeadilan

Pengamat Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bulungan Tarakan, Ana Srieka Ningsih mengatakan terkait distribusi BBM yang belum terpenuhi wilayahnya, harus dicari kendalanya apa saja.

"Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dalam penyaluran BBM ke masyarakat," kata Ana.

Terutama larangan membeli BBM dengan menggunakan jerigen - jerigen ke SPBU, karena masih saja ditemukan warga yang membeli dengan menggunakan jerigen. "Kalau melihat saat ini distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU lancar saja," katanya.

Program BBM Satu Harga yang sudah diterapkan sejak 2017 sebagai arahan Presiden RI Joko Widodo. Saat ini Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan penyumbang BBM Satu Harga terbanyak di Tanah Air.

Kalimantan ada 71 titik BBM Satu Harga yang tersebar di Kalimantan Utara 18 titik, Kalimantan Timur 7 titik, Kalimantan Selatan lima titik, Kalimantan Tengah 13 titik dan Kalimantan Barat 28 titik.

"PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading, sebagai badan usaha yang menjalankan penugasan Pemerintah program BBM Satu Harga," kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Freddy Anwar.

Penugasan Pemerintah ini dilaksanakan Pertamina dengan menanggung biaya distribusi BBM dari titik suplai terdekat menuju ke lokasi, sehingga harga BBM dapat setara seperti yang dinikmati masyarakat di kota.

"Pentingnya akses energi yang merata dan berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Untuk itu Pertamina terus berjuang menjangkau masyarakat di wilayah 3T, guna mendapatkan energi berkeadilan," kata Freddy.

Hadirnya Pertamina dengan BBM Satu Harga merupakan salah satu bentuk membangun kesejahteraan sebagai penguatan nasionalisme masyarakat perbatasan Kaltara dengan Malaysia.

Serta diperlukannya sinergitas para pemangku kepentingan untuk membangun kesejahteraan masyarakat perbatasan secara komprehensif.

Kebijakan BBM Satu Harga memberikan efek ganda sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan di perbatasan.

Namun masyarakat juga harus bijak menggunakan BBM dan elpiji, termasuk BBM dan elpiji subsidi. Masyarakat harus sadar bahwa kondisi saat ini sangat berat apalagi Pertamina dan Pemerintah tentu memiliki batasan kemampuan subsidi.