Indonesia ajak ASEAN mitigasi hambatan ekspor ke AS

Negara-negara ASEAN perlu memberi perhatian lebih kepada nelayan dan pembudidaya ikan kecil dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak negara-negara ASEAN untuk mengatasi potensi hambatan ekspor ke Amerika Serikat pasca pemberlakuan US Marine Mammal Protection Act (US MMPA).

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, mengemukakan, salah satu upaya yang didorong adalah fokus membenahi perikanan skala kecil di kawasan ASEAN.

“Negara-negara ASEAN perlu memberi perhatian lebih kepada nelayan dan pembudidaya ikan kecil dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Ini penting karena berkaitan dengan kinerja ekspor produk hasil perikanan negara-negara anggota ASEAN ke pasar global khususnya Amerika”, ujar Antam Novambar.

Antam menambahkan persoalan nelayan dan pembudidaya skala kecil yang jumlahnya mendominasi, berpotensi mempengaruhi kinerja ekspor negara-negara anggota ASEAN ke pasar global, khususnya Amerika Serikat, karena berkaitan dengan standarisasi produk yang dihasilkan.

Untuk itu, ujar dia, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga meminta pemerintah Amerika Serikat meningkatkan dukungan baik kapasitas maupun teknis sehingga negara-negara ASEAN bisa memenuhi standar tersebut.

"Delegasi Indonesia juga menekankan pentingnya dukungan peningkatan kapasitas kepada negara-negara ASEAN oleh Pemerintah Amerika melalui peningkatan kapasitas dan dukungan teknis guna memenuhi standar yang ditetapkan dalam US MMPA," katanya.

Ia berpendapat hal ini menjadi perhatian bersama karena berpotensi menjadi hambatan non-tarif baru dan akan mempengaruhi ekspor ikan dan produk perikanan negara negara anggota ASEAN ke pasar AS.

Dalam meningkatkan kompetensi nelayan dan pembudidaya skala kecil, Indonesia telah menginisiasi dua konsep di bidang perikanan tangkap dan budi daya.

Pada perikanan tangkap isinya tentang keamanan pangan dan pengurangan kemiskinan melalui penerapan Food and Agriculture Organization (FAO) Guideline. Sedangkan di perikanan budi daya berupa kesepahaman bersama mengenai budi daya berkelanjutan dengan mendorong tata laksana budi daya ikan yang berkelanjutan.

"Dua proposal insiatif tersebut telah disahkan untuk selanjutnya disusun dokumennya bersama negara ASEAN dan mitra, seperti FAO dan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC). Untuk itu dalam pertemuan ASWGFi ke-30 belum lama ini, KKP mendorong negara ASEAN untuk bersama-sama aktif dalam penyusunan strategi regional ini untuk memberi perhatian kepada perikanan skala kecil yang mendominasi perikanan ASEAN,” ujar Antam.

Pertemuan ASWGFi yang merupakan singkatan dari ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries adalah satu-satunya forum resmi di ASEAN yang menangani isu-isu bidang perikanan, seperti kapasitas penangkapan, wilayah penangkapan, pemberantasan IUU Fishing, ketelusuran, konservasi dan habitat, dan dampak perubahan iklim.