KKP gunakan Gernas Bangga Buatan Indonesia untuk dorong ekspor

Melalui kampanye Gernas BBI tersebut, KKP juga tengah memperluas jaringan pasar dengan menggandeng perbankan dan e-commerce multinasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan terus berupaya mendorong kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengekspor produk mereka, seperti menggunakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk kampanye hal tersebut.

"Kami terus mendorong peningkatan ekspor sekaligus peningkatan konsumsi ikan nasional melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Melalui kampanye Gernas BBI tersebut, ujar dia, KKP juga tengah memperluas jaringan pasar dengan menggandeng perbankan dan e-commerce multinasional.

Menurut Artati, Gernas BBI merupakan langkah pemerintah agar UMKM bisa dengan mudah masuk ke platform digital dan marketplace. Dalam program tersebut, KKP melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM dalam kegiatan produksi, manajemen usaha, promosi dan pemasaran.

Tak hanya itu, lanjut Dirjen PDSPKP, terdapat pula fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM unggulan melalui website, medsos, e-commerce, marketplace, serta di ruang terbuka publik. Kemudian pembinaan dan pendampingan UMKM unggulan siap ekspor.

"Tentu saja, langkah ini memerlukan dukungan Kementerian/ Lembaga serta pihak swasta dan BUMN," ujar Artati.

Pengamat kelautan Abdul Halim menyatakan ekspor sektor perikanan harus didorong ke arah barang olahan agar jangan lagi bergantung kepada produk mentah.

"Kami berharap bentuk ekspor perikanan hari ini tidak bergantung semata-mata kepada produk bahan mentah," kata Abdul Halim.

Untuk itu, ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu, diharapkan ke depannya berbagai produk yang diekspor dari sektor perikanan ke berbagai negara tujuan atau sasaran adalah produk barang minimal setengah jadi atau barang jadi.

Ia berpendapat bahwa dengan demikian, masyarakat terutama di kawasan pesisir bisa mendapatkan manfaat ekonomi jauh lebih besar ketimbang sekadar mengekspor barang mentah ke pasar-pasar luar negeri

"Masyarakat global sudah semakin bergantung kepada pasokan ikan dari negara-negara berkembang, yang dianggap masih memiliki stok cukup besar, di antaranya adalah Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Dhevy Bijak menilai tarif ekspor komoditas sektor kelautan dan perikanan ke seluruh negara Eropa perlu dinolkan agar meningkatkan akses ekspor perikanan nasional ke kawasan tersebut.

"Tarif bea masuk produk perikanan kita di sebagian besar negara Eropa masih 15 persen, sehingga ekspor produksi perikanan kita sulit bersaing," katanya.

Menurut dia, ekspor perikanan dari negara tetangga, seperti Filipina dan Vietnam, tidak dikenakan tarif di semua negara Eropa.

Ia mengemukakan bahwa saat ini, hanya beberapa negara Eropa yang tergabung dalam EFTA (European Free Trade Association) seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss yang telah menyepakati penurunan tarif impor sebesar nol persen per November 2021.