Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Wondama Adrian Worengga di Wasior, Sabtu, menyatakan pembentukan dua DOB itu mendesak dilakukan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan, juga pembangunan sehingga bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua di wilayah adat Bomberay.
"Untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan budaya maka perlu ada percepatan pembangunan di wilayah adat Bomberay dengan jalan mendekatkan pusat pemerintahan provinsi melalui pemekaran provinsi Bomberay Raya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja dan meningkatkan minat investasi," kata Worengga.
Dalam acara deklarasi yang berlangsung di Taman Masasoya Topai Wasior itu, hadir para pejabat di lingkungan Pemkab Wondama, diantaranya Bupati Hendrik Mambor, Wakil Bupati Andarias Kayukatuy serta Ketua DPRD Herman Sawasemariai.
Juga ikut hadir Wakapolres Teluk Wondama Kompol Wem Tiwo, Ketua Klasis GKI Wondama Pendeta Rosalie Wamafma, Danramil Wasior Mayor Arm Soewondo, Kasdim BKO Kodim Persiapan serta sejumlah ketua paguyuban daerah.
Baca juga: Menjaga hutan dan laut di wilayah petuanan raja Fakfak-Kaimana
Baca juga: Kepulauan Fam Raja Ampat tempat tumbuh kembang pari manta
Baca juga: Jayapura jadi lokasi terakhir pencarian bakat PFA
Calon provinsi Bomberay Raya meliputi empat kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana.
Kesamaan latar belakang budaya serta ikatan emosional sebagai satu rumpun suku besar menjadi alasan dasar sekaligus faktor pendorong lahirnya keinginan membentuk provinsi tersendiri.
"Kitorang (kita orang) ini satu suku besar Kuri Wamesa. Jadi kitorang tidak bisa ke mana-mana. Kita kembali kepada mama, kembali kepada ibu. Dari zaman pemerintahan Belanda sampai hari, satu latar belakang suku," ucap Bupati Mambor.
Mambor pun menyerukan semua pihak di Wondama agar mendukung pembentukan calon provinsi Bomberay Raya dan calon kabupaten Kuri Wamesa.
"Ini bukan rahasia lagi karena petinggi di Provinsi mulai dari Bapak Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi sudah tanda tangan dukungan semua. Saya tidak ragu," kata Mambor.
Hal senada juga disuarakan Ketua DPRD Wondama Herman Sawasemariai.
Dia menegaskan masyarakat Wondama tidak perlu takut menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Bomberay Raya maupun Kabupaten Kuri Wamesa karena pemekaran bukan hal yang tabu.
"Saya sudah berdiri di sini (untuk nyatakan dukungan) jadi saya tidak akan mundur demi masyarakat," kata Sawasemariai.
DPRD setempat mendorong Pemkab Teluk Wondama agar dari sekarang mempersiapkan sumber daya manusia terutama dari kalangan orang asli Papua untuk bisa mengisi posisi-posisi strategis di lingkup birokrasi, juga bidang lainnya ketika Bomberay Raya maupun Kuri Wamesa terbentuk jadi provinsi dan kabupaten baru.
"Supaya kalau pemekaran ini jadi dan pasti jadi jangan sampai diisi oleh orang lain jadi harus disiapkan SDM anak-anak Wondama ini dengan baik," kata Sawasemariai.
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022
