Kemarin, transaksi digital naik hingga penundaan pajak karbon

Jakarta (ANTARA) - Angka transaksi digital perbankan yang naik tinggi menjadi salah satu berita terpopuler di kanal ekonomi Antaranews.com sepanjang Kamis kemarin (23/6/2022). Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu, berita seputar pembiayaan anggaran yang turun hingga penundaan penerapan pajak karbon juga menarik untuk dibaca guna melengkapi asupan informasi dan wawasan pagi ini.

Berikut berita-berita ekonomi terpopuler selengkapnya:

Transaksi digital perbankan naik

Bank Indonesia mencatat transaksi digital perbankan naik 20,82 persen pada Mei 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp3.766,7 triliun.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital perbankan.

Baca selengkapnya di sini.

APBN akan turun untuk tangani wabah PMK

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk menangani Penyakit Mulut dan Kuku yang saat ini menjangkiti hewan ternak di Indonesia.

Obat-obatan, tenaga penyuntik vaksin, dan mekanisme pengawasan pergerakan hewan ternak juga akan disiapkan oleh pemerintah, beserta penganggarannya.

Baca selengkapnya di sini.

Kurs rupiah menguat

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis sore ditutup menguat usai Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan.

Rupiah ditutup menguat 22 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp14.841 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.863 per dolar AS.

Baca selengkapnya di sini.

Pembiayaan anggaran turun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan anggaran sampai akhir Mei 2022 baru mencapai Rp91,0 triliun atau turun 72,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp331,2 triliun.

Hingga Mei 2022, pemerintah baru menerbitkan surat berharga negara neto sebesar Rp75,3 triliun atau turun 78,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp348,0 triliun.

Baca selengkapnya di sini.

Penundaan pajak karbon

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kancaribu menyatakan pihaknya menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya dilakukan mulai Juli 2022.

Saat ini, peraturan pendukung pajak karbon masih dimatangkan oleh seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan.

Baca selengkapnya di sini.