Pelapor PBB: ASEAN harus kaji pendekatan untuk krisis Myanmar

Kuala Lumpur (ANTARA) - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus memikirkan kembali pendekatannya untuk mengakhiri krisis di Myanmar, yang saat ini diperintah oleh militer, kata Pelapor Khusus HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tom Andrews.

Andrews juga meminta negara-negara anggota PBB untuk terlibat secara formal atau informal dengan pemerintah bayangan Myanmar, yang dipimpin Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), untuk membantu situasi kemanusiaan.

"(Kesepakatan) tidak ada artinya jika hanya diletakkan di selembar kertas," kata Andrews pada konferensi pers di Kuala Lumpur, Kamis.

Para anggota ASEAN memiliki perbedaan pendapat mengenai penanganan krisis Myanmar, yang dipicu kudeta oleh militer terhadap pemerintah terpilih negara itu tahun lalu.

Tidak lama setelah kudeta, anggota ASEAN, termasuk Myanmar, mencapai kesepakatan untuk memulihkan perdamaian, tetapi kemajuan terhenti di tengah lemahnya penegakan hukum.

Andrews baru menyelesaikan agenda kunjungan selama enam hari di Malaysia, negara yang diketahui merupakan salah satu kritikus junta yang paling vokal di Asia Tenggara.

“Setelah satu tahun tidak ada kemajuan, mari pikirkan kembali pendekatan ini dengan menambahkan strategi pada implementasi pendekatan itu,” ujar dia.

Menurut Andrews, negara-negara ASEAN harus memperhatikan seruan Malaysia untuk lebih banyak melakukan tindakan terhadap Myanmar.

Tahun lalu, ASEAN mengambil langkah yang tidak biasa dengan mengecualikan para pemimpin militer Myanmar dari KTT karena junta dinilai gagal menghormati kesepakatan damai.

Namun, Kamboja yang adalah ketua ASEAN tahun ini, telah mengajukan tawaran kepada junta, termasuk mengundang menteri pertahanannya ke pertemuan regional pada Rabu (22/6) meskipun ada kritik dari para aktivis.

Negara-negara ASEAN juga terbagi atas komunikasi mereka dengan NUG, aliansi kelompok anti junta yang bersembunyi atau di pengasingan. Andrews menyebut NUG sebagai "entitas yang sah".

"Dari sudut pandang praktis ... ada banyak informasi yang disediakan (NUG), yang bisa sangat berguna bagi negara-negara ini yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan," kata dia.

Sementara itu, junta telah menyatakan NUG sebagai kelompok ilegal karena dianggap sebagai "teroris", dan mendesak negara-negara untuk tidak berhubungan dengan mereka.

Sumber: Reuters