Sri Mulyani: Realisasi perlinsos lebih tinggi capai Rp157,9 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial per Mei 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yakni mencapai Rp157,9 triliun dari Rp141,4 triliun, atau meningkat 11,7 persen.

Realisasi Rp157,9 triliun juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp131,7 triliun maupun tahun 2019 yang sebesar Rp110,4 triliun.

“Untuk perlinsos yang per Mei 2022 mencapai Rp157,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya lagi-lagi jauh lebih tinggi karena APBN sebagai shock absorber sehingga memberikan bantalan sosial,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menyebutkan realisasi Rp157,9 triliun tersebut meliputi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp63,1 triliun dan non-PEN Rp94,9 triliun.

Realisasi anggaran perlindungan sosial ini meliputi belanja kementerian lembaga (K/L) Rp69,1 triliun, non K/L Rp79,2 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp9,6 triliun.

Untuk realisasi anggaran perlindungan sosial dari belanja K/L Rp69,1 triliun disalurkan melalui TNI dan Polri Rp2,3 triliun, Kementerian Sosial Rp39,2 triliun, Kementerian Kesehatan Rp16,9 triliun, serta Kemendikbudristek Rp9,7 triliun.

Kinerja belanja oleh Kemensos dimanfaatkan untuk penyaluran program keluarga harapan (PKH) Tahap II kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Rp14,3 triliun dan BLT Minyak Goreng kepada 20,3 juga keluarga Rp6 triliun.

Kemudian juga Kartu sembako dari Januari sampai Maret yang disalurkan pada Februari, April dan Mei untuk 18,7 juta KPM sebesar Rp18,8 triliun.

Kinerja belanja oleh Kementerian Kesehatan Rp16,9 triliun dilakukan untuk penyaluran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) kepada 84,9 juta jiwa.

Untuk kinerja belanja non-K/L sebesar Rp79,2 triliun dimanfaatkan untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp45,1 triliun serta subsidi bunga KUR sebesar Rp7,7 triliun.

Kinerja belanja non-K/L turut digunakan untuk program Kartu Prakerja bagi 1,1 juta peserta sebesar Rp3,8 triliun.

Terakhir, untuk kinerja belanja TKDD dimanfaatkan untuk penyaluran BLT Desa untuk 7 juta KPM sebesar Rp9,6 triliun.