Satgas BLBI amankan aset per 22 Juni senilai Rp22,67 triliun.
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad Hariri meminta pemerintah mendukung kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).
"Pemerintah perlu lebih mendukung kerja Satgas BLBI lewat penambahan anggaran yang efektif," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, Satgas BLBI yang bekerja setahun terakhir, tidak mempunyai anggaran khusus.
Sementara itu, mereka harus mencapai target penyelesaian piutang negara pada kasus BLBI sebesar Rp110,4 triliun.
"Capaian Satgas BLBI mencatat total nilai aset yang berhasil diamankan per 22 Juni adalah mencapai Rp22,67 triliun," ujarnya.
Menurut Hariri, meski langkah satgas BLBI bekerja sudah menemukan pola dan strategi yang cukup baik, sayangnya dengan masa tugas yang hanya kurang dari 18 bulan lagi (merujuk Keppres Nomor 6 Tahun 2021), sepertinya mustahil target penyelesaian kasus BLBI akan tercapai.
Apalagi, pengembalian hak piutang negara dari para debitur tidak bertanggung jawab ini penting sebagai bagian dari pemasukan negara di tengah tekanan APBN untuk kesehatan, pendidikan, pangan, dan lainnya yang belum maksimal.
"Hampir lebih dari 23 tahun kasus BLBI mandek dan tak terselesaikan sehingga butuh ketegasan pemerintah berpihak pada rakyat dengan menuntaskan kasus BLBI adalah legacy terbaik," katanya menegaskan.
Baca juga: Satgas BLBI minta obligor bersikap kooperatif
Baca juga: Satgas BLBI akan beri aset sitaan Rp730,28 miliar ke BUMN Karya
Pewarta: Fauzi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022