Cegah PMK, Tanjungpinang tidak terima sapi dari provinsi lain

Kita harus satu suara, sementara ini tidak terima dulu pasokan sapi dari luar Provinsi Kepri

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak menerima sapi dari provinsi lain untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di daerah tersebut.

"Kita harus satu suara, sementara ini tidak terima dulu pasokan sapi dari luar Provinsi Kepri," kata Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Kamis.

Ia menyebutkan saat ini wabah PMK sudah menyebar di 19 provinsi, 208 kabupaten dan kota telah tertular. Meski Provinsi Kepri masih berstatus bebas penyakit pada hewan ternak itu, namun tentunya tetap menjadi perhatian khusus Pemkot Tanjungpinang .

Hal ini, menurutnya, agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengkonsumsi daging sapi apalagi menjelang Idul Adha.

Wali Kota juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa sapi yang masuk ke Tanjungpinang adalah hasil peliharaan peternak di wilayah Kepri.

"Sapi didatangkan dari peternak di Natuna dan Anambas" katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Tanjungpinang Yoni Fadri menyebutkan ketersediaan hewan kurban saat ini mencapai 918 ekor, di mana 650 telah terjual dan 268 belum terjual.

Perkiraan kebutuhan hewan ternak untuk kurban jika memperhatikan jumlah masjid yang ada di Tanjungpinang sebanyak 180 dengan perkiraan jumlah pemotongan 5 ekor per masjid, maka jumlah hewan kurban dibutuhkan sebanyak 900 ekor sapi.

Sedangkan musala yang ada sebanyak 132 dan diperkirakan membutuhkan 100 ekor sapi.

"Jadi asumsi kebutuhan sapi kurban diperkirakan 850 sampai 1.000 ekor. Kita (DP3) juga ada 27 ekor sapi yang akan dilelang, 8 ekor untuk kurban, sisanya bisa digunakan untuk sapi potong," ungkapnya.

Secara terpisah, Sekretaris Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Kepri Berry mengapresiasi Pemkot Tanjungpinang yang secara cepat dan aktif membentuk satgas PMK, meskipun belum ada hewan ternak yang tertular.

"Mudah-mudahan adanya tim satgas ini semakin memperkuat komunikasi antar sektoral," ucapnya.

Terkait pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban, katanya, PDHI siap membantu apabila dinas membutuhkan tambahan dokter untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum dipotong.

Ia menyatakan PMK ini tidak ada obatnya, jalan satu-satunya yaitu vaksinasi terhadap hewan ternak yang rentan.

Dia turut menjelaskan bahwa PMK ini tidak menular ke manusia, melainkan hanya kepada hewan yang rentan seperti sapi, kambing, kerbau, domba, dan satwa liar lainnya seperti rusa.

"Kita perlu antisipasi penularan PMK terhadap hewan ternak, karena mengakibatkan kerugian ekonomi bagi para peternak," katanya..