"Penyelesaian masalah Papua harus dilakukan secara intensif, tetapi tidak dengan pendekatan militer," kata Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Muladi.
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Muladi meminta permasalahan yang terjadi di Papua tidak diselesaikan secara represif dengan kekuatan-kekuatan militer. "Penyelesaian masalah Papua harus dilakukan secara intensif, tetapi tidak dengan pendekatan militer," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis. Menurut dia, permasalahan yang terjadi di Papua mulai dari pelaksanaan Pilkada di Irjabar sampai aksi massa di PT Freeport Indonesia sebenarnya lebih berbahaya ketimbang konflik antara RI dan GAM di Aceh. "Di Papua itu terdapat sumber daya alam yang besar dan berkualitas, juga ada pengaruh asing serta adanya solidaritas ras Milenesia yang tinggi, sehingga persoalan di sana harus ditangani secara serius," ujar mantan Mensesneg. Sementara itu menanggapi RUU Pemerintahan Aceh yang kini sedang dibahas DPR, Muladi menyatakan sebagai bagian untuk menguji kekuatan MoU Helsinki secara konstitusional. "Namun demikian RUU itu tetap harus menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 yang memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh sebab itu menurut kami tidak masalah jika nantinya DPR harus melakukan konsultasi dengan DPRD dan tokoh masyarakat Aceh," paparnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
