budaya itu dinamis yang bisa bergerak dengan perkembangan zamanJakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan budaya patriarki menjadi akar masalah dari ketidaksetaraan yang dirasakan oleh perempuan.
“Ini masih faktor budaya patriarki yang mengakar selama berabad-abad ini menjadi salah satu faktor yang menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati kesetaraan dalam pembangunan, menikmati manfaat pembangunan,” kata Menteri Bintang dalam acara wawancara Podcast ANTARA di Jakarta, Rabu.
Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap isu perempuan dan anak karena pada kenyataannya hingga sekarang, perempuan dan anak masih dikategorikan sebagai kelompok rentan.
Pihaknya menitikberatkan sinergi dan kolaborasi lintas kementerian dan instansi dalam mengatasi isu-isu perempuan dan anak. Selain itu juga dengan melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.
Bintang mencontohkan saat menangani permasalahan kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 dilakukan melalui pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh adat.
Baca juga: Menteri PPPA: Ketidaksetaraan gender masih masalah serius di dunia
Baca juga: Survei: Perlakuan kepada perempuan dan lelaki di Korsel tak setara
Menurut dia, kawin tangkap yang menggunakan kedok budaya sudah selayaknya tidak dilakukan lagi karena memiliki unsur kekerasan terhadap perempuan dan merendahkan martabat kaum perempuan.
“Merendahkan harkat martabat perempuan dengan perempuan ditukar dengan mahar dua kuda seperti itu ya,” katanya.
Selain itu, pihaknya menambahkan komitmen pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi penting untuk mengikis budaya-budaya yang tidak relevan di era kekinian.
“Karena kita tahu budaya itu kan tidak statis. Budaya itu dinamis yang bisa bergerak dengan perkembangan zaman," katanya.
Baca juga: KPPPA: Ekonomi dan pendidikan akar masalah kekerasan pada perempuan
Menurut dia, kawin tangkap yang menggunakan kedok budaya sudah selayaknya tidak dilakukan lagi karena memiliki unsur kekerasan terhadap perempuan dan merendahkan martabat kaum perempuan.
“Merendahkan harkat martabat perempuan dengan perempuan ditukar dengan mahar dua kuda seperti itu ya,” katanya.
Selain itu, pihaknya menambahkan komitmen pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi penting untuk mengikis budaya-budaya yang tidak relevan di era kekinian.
“Karena kita tahu budaya itu kan tidak statis. Budaya itu dinamis yang bisa bergerak dengan perkembangan zaman," katanya.
Baca juga: KPPPA: Ekonomi dan pendidikan akar masalah kekerasan pada perempuan
Baca juga: Mary Kay dan ERT pelopori penelitian ketidaksetaraan gender
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
