"Sesuai hitungan, target Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. Itu cukup untuk pendanaan, termasuk untuk KPR," kata Dirut Bank BTN Iqbal Latanro di Jakarta, Rabu.
Dikatakan Iqbal, berdasarkan permintaan Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas di BTN, saham yang ditawarkan antara 12-14 persen dari total saham milik Pemerintah di bank itu.
"Setelah pemerintah setuju, kita akan minta persetujuan DPR karena nanti jumlah saham Pemerintah akan turun," katanya.
Iqbal menjelaskan, penawaran saham terbatas selain dalam rangka privatisasi juga akan dimanfaatkan untuk pendanaan kredit.
"CAR kita bisa di atas 20 persen dengan dana dari rights issue itu. Itu akan memperkuat penyaluran kredit kita," katanya.
Saham Pemerintah di BTN saat ini sebesar 72,92 persen, setelah sebelumnya pada saat penawaran saham perdana di tahun 2009, Pemerintah menjual 27,08 persen ke publik.
Rencana rights issue sebesar 12-14 persen pada tahun ini akan menurunkan jumlah saham pemerintah ke kisaran 60 persen.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Pemerintah akan melakukan privatisasi terhadap enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2012 melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO), penerbitan saham baru (right issue) dan penjualan saham kepada mitra strategis (strategic sale).
Enam BUMN itu adalah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), PT Industri Sandang Nusantara, PT Industri Gelas, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Kimia Farma, dan PT Semen Baturaja.
(D012/R010)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2012
