Pemkot Pariaman validasi data stunting hingga tingkat perdesaan

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), melakukan validasi data stunting hingga ke tingkat perdesaan dan kelurahan di daerah itu guna mewujudkan nol persen kasus kekerdilan pada 2023.

"Kami segera melakukan validasi, karena data stunting antara posyandu dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Pariaman berbeda. Posyandu itu ada di lapangan jadi 'real', kalau BPS ada tim surveinya," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar usai Pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Pariaman, Rabu.

Ia menyebutkan data posyandu angka stunting di Pariaman sekitar 10 persen, sedangkan berdasarkan survei dari BPS angka stunting sekitar 20 persen.

Baca juga: Wagub Sumbar: Edukasi gizi lebih dibutuhkan dalam mengatasi stunting

Meskipun tidak mempermasalahkan perbedaan data tersebut, pihaknya harus melaksanakan validasi serta mendata anak berdasarkan nama dan alamat secara lengkap untuk dilakukan intervensi berdasarkan penyebab anak stunting.

"Nanti data anak stunting 'by name by address' (berdasarkan nama dan alamat). Jika stunting karena kemiskinan, maka aparatur sipil negara diminta menjadi orang angkatnya sehingga anak ini mendapatkan asupan gizi yang cukup," katanya.

Sedangkan jika disebabkan oleh masalah lain di antaranya lingkungan atau pola asuh, pihaknya meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Baca juga: Gubernur Sumbar: Semua pihak harus terlibat turunkan angka stunting

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar Fatmawati mengatakan Pariaman merupakan daerah ketiga di provinsi itu yang telah mengukuhkan TPPS. Sebelumnya, pengukuhan TPPS telah dilaksanakan Kabupaten Sijunjung dan Pesisir Selatan.

"Sebenarnya banyak daerah di Sumbar yang telah memiliki TPPS namun belum dikukuhkan," ujarnya.

Ia berharap setelah TPPS dibentuk harus segera dikukuhkan karena pengukuhan merupakan suatu komitmen dari masing-masing pihak untuk menurunkan angka stunting.

Baca juga: Gubernur Sumbar ajak konsumsi makan ikan untuk cegah stunting

"TPPS merupakan koordinasi lintas sektor dan mengawasi terkait dengan percepatan penurunan stunting. Turunan dari TPPS yaitu satuan tugas stunting dan tim pendamping keluarga," katanya.