Laode: sosialisasi empat pilar kurang tepat sasaran

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida mengatakan, sosialisasi empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kurang tepat sasaran.

"Kalau analoginya sebuah bangunan, apakah empat pilar tersebut bisa kuat tanpa ada pondasi. Jika pilarnya itu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, lalu apa pondasinya?," kata Laode dalam salah satu sesi "Pekan Konstitusi" bertema "UUD 1945, Amandemen dan Masa Depan Bangsa" di Jakarta, Selasa.

Menurut Laode, pemahaman tentang empat pilar kebangsaan tersebut seharusnya dikoreksi sehingga Pancasila yang merupakan landasan berbangsa dan bernegara harus dikedepankan.

"Nilai-nilai Pancasila harusnya menjadi sebuah pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Laode.

Laode mengatakan, di tengah zaman globalisasi yang mengakibatkan kondisi masyarakat yang lemah, negara harus memperkuat posisinya sehingga rakyat tidak menjadi korban arus perkembangan zaman.

Sementara itu, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Wahidin Ismail dalam kesempatan yang sama mengatakan, pilar berbangsa yang disosialisasikan tersebut tidak hanya mencakup empat pilar.

"Kita tim sosialisasi pilar kebangsaan sudah sepakat bahwa yang termasuk dalam pilar kebangsaan tidak hanya empat pilar, ada juga pilar lain seperti Bahasa Indonesia atau Bendera merah Putih yang menjadi simbol pemersatu bangsa," kata Wahidin.

"Namun kita menekankan empat pilar kebangsaan tersebut sebagai satu kemasan yang diharapkan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia," katanya.

"Pekan Konstitusi" adalah forum yang diadakan Konferensi Cendekiawan Muslim Internasional (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) guna menanggapi usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melanjutkan amandemen UUD 1945.

DPD RI mengusulkan 10 poin penting perubahan UUD 1945, di antaranya, memperkuat sistem presidensial, mengoptimalkan sistem perwakilan DPD, membuka calon presiden jalur perseorangan, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal hak azasi manusia dan penajaman bab tentang pendidikan dan ekonomi.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam forum yang telah memasuki hari ke-2 tersebut di antaranya adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.
(T.P012/S023)