Ketua MPR mengapresiasi Polri dukung percepatan pemulihan ekonomi

Sinyal pemulihan ekonomi nasional menunjukkan prospek yang semakin baik di awal tahun 2022.

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi tema peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Polri, yang menegaskan bahwa Polri sejalan dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memulihkan ekonomi nasional, khususnya pasca terkendalinya pandemi COVID-19.

Dalam peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2022, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengangkat tema "Polri Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh".

"Sinyal pemulihan ekonomi nasional menunjukkan prospek yang semakin baik di awal tahun 2022. Antara lain ditunjukkan dengan Indeks Keyakinan Konsumen di level optimis 113,10, pertumbuhan impor bahan baku tercatat sebesar 29,98 persen (year-on-year) dan barang modal sebesar 20,98 persen (year-on-year), serta berlanjutnya Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur di level ekspansif 51,2 poin. Pertumbuhan ekonomi tercatat melesat 5,01 persen (year-on-year) pada kuartal I/2022, terbaik di Asia Tenggara," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya saat diwawancarai Tim Divisi Humas Mabes Polri dalam rangka persiapan Peringatan ke-76 Hari Bhayangkara Tahun 2022 di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, semakin membaiknya pemulihan ekonomi nasional juga tidak lepas dari peran Polri yang menjaga keamanan dan kondusivitas bangsa. Selain itu, menurut dia, Polri juga berperan membantu melaksanakan vaksinasi dan berbagai terobosan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Salah satunya dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan mengeluarkan Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021, yang menginstruksikan para Kapolda untuk memerintahkan Ditreskrimum dan Direskrimsus meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi dengan BPKP, Kejaksaan, dan BPK di wilayah kerjanya masing-masing," ujarnya.

Menurut dia, upaya itu bisa menghindari tindakan penegakan hukum kontraproduktif yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menilai, perintah Kapolri tersebut bukan untuk melindungi tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku usaha maupun birokrasi pemerintah, namun memastikan jajaran kepolisian ikut mendukung percepatan perizinan usaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan telah berinvestasi di berbagai daerah.

Bamsoet mengatakan, dalam memulihkan perekonomian nasional sekaligus mewujudkan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh serta meningkatkan peran Indonesia dalam kancah perekonomian internasional, pada tahun 2022 ini Indonesia sebagai pemegang kepemimpinan G-20 akan menyelenggarakan berbagai kegiatan.

"Presiden Joko Widodo merencanakan menyelenggarakan 438 kegiatan selama Presidensi G20 Indonesia di sepanjang tahun 2022 yang tersebar di 25 kota lokasi di seluruh Indonesia. Diperkirakan dapat meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor," katanya lagi.

Dia menjelaskan, beberapa fokus utama yang diangkat Presiden Jokowi adalah penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Karena itu, menurut dia, agar fokus utama tersebut berjalan sukses dan berjalan lancar, butuh dukungan dari Polri.
Baca juga: Bamsoet: MPR telah miliki substansi PPHN
Baca juga: Ketua IMI optimistis mobil listrik semakin digemari di Indonesia