Kupang (ANTARA News) - Polemik seputar dugaan jual beli sejumlah pulau di Kabupaten Manggarai Barat dan Sumba Timur kepada warga asing, dapat menggangu sektor pariwisata dan investasi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu, semua pihak terkait perlu duduk bersama-sama untuk mencari solusi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, kata Kepala Dinas Pariwisata NTT, Herman Banoet, SE, di Kupang, Kamis. Dia mengemukakan hal itu terkait dampak polemik seputar dugaan jual beli pulau di Kabupaten Manggarai Barat kepada warga negara asing dan dugaan penguasaan pulau oleh seorang warga negara asing di Sumba Timur, terhadap sektor pariwisata di NTT. "Kalau persoalan ini menjadi polemik secara terus menerus, bisa menggangu sektor pariwisata dan juga investor asing yang mau menanamkan modalnya di daerah ini. Mari kita duduk bersama untuk mencarikan solusi," katanya. Menurut dia, tidak mungkin ada proses jual beli tanah dengan warga negara asing, karena prosesnya tidak mudah. Semuanya harus melalui izin pemerintah pusat. Kecuali, kata dia, berdasarkan izin untuk membuka usaha investasi, baik di sektor pariwisata, perikanan dan usaha lain yang ikut memberikan kontribusi bagi daerah. "Kalau ada proses jual beli saya kira tidak mungkin. Ada mekanisme yang mengatur seseorang yang berwarganegaraan asing memiliki lahan di Indonesia," katanya. Dia menganjurkan sebaiknya semua pihak duduk bersama dan mencari penyelesaian, agar persoalan ini tidak meluas dan menggangu kepentingan yang lebih luas. "Kalau ada persoalan yang harus diselesaikan, supaya diselesaikan secara baik-baik. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan," katanya. Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, memberikan izin hak guna usaha kepada warga negara asing untuk membuka usaha, dan tidak ada masalah karena sama-sama memperoleh keuntungan, katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
